Implementasi Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

Notaris merupakan profesi hokum yang mulia dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (nobile officium), disebut nobile officium dikarenakan profesi notaries sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan[1].

Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris dituntut untuk selalu berpijak pada hokum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik. Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang.

Menurut Munir Fuady kedudukan Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting, pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu Kode Etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hokum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidak adilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hokum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik profesi yang baik dan modern[2].

Kode Etik Notaris dengan tegas dan jelas menjabarkan sikap mental yang harus dimiliki seorang Notaris. Kode Etik itu harus terus dipupuk dan dijaga serta dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Notaris dituntut untuk selalu mnunjukan sikap yang pantas, moral yang bagus, akhlak yang mulia dan kepribadian yang baik. Semua itu dilakukan bukan hanya saat bertemu klien tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Notaries adalah seorang pejabat umum yang diharapkan dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.

Pada praktek sehari-hari, seorang Notaris bertindak bukan hanya sebagai tempat membuat akta tetapi juga sering kali dijadikan tempat ‘curhat’ seputar masalah hokum yang dihadapi klien. Ada kalanya juga masyarakat atau pihak-pihak yang dating kepada seorang Notaris mengemukakan maksudnya untuk dibuatkan akta sewa-menyewa, padahal sebenarnya yang dilakukan oleh para pihak tersebut bukan sewa menyewa akan tetapi pinjam pakai, tentu saja hal tersebut berbeda akibat hukumnya. Di sinilah kemampuan seorang Notaris diuji. Seorang Notaris harus mampu menggali keterangan sedetail mungkin dan menyingkap kehendak yang sebenarnya dari para pihak, tidak jarang ada pihak-pihak tertentu yang memalsukan identitas rekan usaha atau pasangannya demi sebuah keuntungan pribadi.

Pada saat seperti inilah seorang Notaris harus mampu memberikan penjelasan atau informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat berserta konsekuensi dari perbuatan-perbuatan sang klien. Penting bagi seorang Notaris untuk selalu belajar dan menambahkan ilmu seperti yang diamanatkan oleh kode etik, baik ilmu di bidang hokum maupun ilmu di bidang lainnya.

Seorang Notaris yang telah benar-benar memahami dan menanamkan dalam hati sanubarinya tentang isi Kode Etik, dapat dipastikan bahwa dia akan menjadi seorang Notaris yang professional dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Notaries yang professional tidak hanya bias melayani masyarakat yang dating dengan baik tetapi juga mampu membangun hubungan yang positif dengan sesame Notaris. Melalui hubungan yang positif dengan sesame Notaris.

Notaries sebagai salah satu ‘pendekar hukum’ tentu sangat fasih tentang peraturan hokum yang berlaku di negeri ini. Oleh karena itu, seorang ‘pendekar hukum’ juga pasti mengerti resiko jika melakukan pelanggaran hokum. Sewaktu menjalankan tugas ataupun dalam kehidupan sehari-hari, seorang Notaris harus menjalaninya sesuai dengan koridor hokum di Indonesia. Pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku akan mencemari kehormatan dan martabat jabatan Notaris yang akhirnya dapat menimbulkan ketidak percayaan dari masyarakat terhadap Notaris. Pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di negeri ini, terutama pelanggaran norma hokum dapat terkena hukuman[3].

Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik. Fitrizki Utami dalam Disertasinya pada Universitas Hasanuddin menemukan beberapa bentuk tindakan profesi Notaris antara lain meliputi klien tidak bertanda tangan di hadapan Notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakkan hokum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekan sesame rekan Notaris[4].

Kita mengentahui bahwa undanhg-undang menuntut bahwa suatu akta harus dibacakan oleh Notaries sendiri. Notaries yang tidak membacakan akta telah melanggar undang-undang dan mengemban sanksi, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris itu bukan akta otentik, melainkan hanya akta di bawah tangan. Konsekuensinya, isi akta, tanda tangan yang ada di dalamnya dan tanggal akta, semuanya tidak pasti dan dapat disangkal. Tidak membaca akta saja sudah melanggar sumpah Notaris yang antara lain berisi bahwa Notaris akan menepati undang-undang. Lebih-lebih Notaris yang telah melanggar sumpahnya itu, menambah kesalahannya dengan kebohongan karena menyebut dalam akta:

a)      “telah menghadap di hadapan saya, Notaris, para penghadap ………. “, padahal mereka menghadap pada asisten;

b)      “setelah akta dibacakan oleh saya, Notaris ………. “, padahal akta dibacakan oleh asisten atau tidak dibacakan sama sekali;

c)      “para penghadap dikenal oleh saya, Notaris ………. “, padahal ia tidak bertatap muka dengan mereka; dan

d)     “para penghadap menandatangani akta ini di hadapan saya, Notaris ………. “, padahal mereka tidak menandatanganinya di hadapannya.

Dengan terjadinya akta Notaris secara demikian, maka Notaris tidak hanya melanggar sumpahnya, tetapi dengan sengaja membuat akta palsu. Selian melanggar undang-undang dan sumpahnya, Notaris yang melakukan hal seperti tersebut di atas juga merusak martabat Notaris dan kepercayaan masyarakat pada jabatan Notaris. Kesalahan terutama terletak pada oknum Notaris yang bertindak demikian; moral oknum itu disangsikan dan harus diadakan penyaringan sebelum seseorang diangkat sebagai Notaris[5].

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai ‘kaidah moral’ bagi praktik kenotariatan di Indoensia. Kode  Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran. Demi kepentingan pengawasan dan pelaksanaan dari Kode Etik Notaris, dibentuklah Dewan Kehomatan. Salah satu tugas Dewan Kehormatan adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dewan Kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau Notaris yang masih aktif dan werda Notaris (Notaris yang sudah habis masa jabatannya yaitu 67 tahun ke atas). Mereka dipilih menjadi anggota Dewan Kehormatan diharapkan memiliki dedikasi tinggi, loyalitas terhadap I.N.I, berkepribadian baik serta dapat dijadikan panutan bagi anggotanya. Pada praktiknya yang duduk di dalam keanggotaan Dewan Kehormatan adalah Notaris yang sudah dikatagorikan ‘senior’ serta memiliki latar belakang pengalaman dan pendidikan yang mumpuni.

Berkenaan dengan pelaksanaan penegakkan Kode Etik Notaris maka Dewan Kehormatan atau pengurus I.N.I yang lain bersama majelis pengawas bekerja sama dengan berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakkan Kode Etik di lapangan.

Walaupun  Kode Etik tersbut dibuat dengan demikian tegas dan jelas serta dibentuk Dewan kehormatan ternyata di lapangan masih banyak pelanggaran. Mulai dari pelanggaran yang terjadi karena ketidak tahuan Notaris akan Kode Etik sampai pelanggaran yang terjadi karena ‘pura-pura tidak tahu’ atau bahkan ada juga yang tidak peduli dengan keberadaan Kode Etik Notaris. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai factor, misalnya factor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh Dewan Kehormatan tidak efektif. Hal itu terjadi karena yang mengawasi para Notaris adalah ‘sesama teman Notaris sendiri’ sehingga kurang menimbulkan efek wibawa di kalangan Notaris, meskipun anggota Dewan Kehormatan adalah Notaris-Notaris senior. Factor lain adalah ‘rasa segan’ yang timbul pada Dewan Kehormatan untuk bertindak lebih tegas jika yang melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Notaris yang ‘sama seniornya’ dengan anggota Dewan Kehormatan.

Pengabaian Kode Etik Notaris tentu disebabkan adanya pengaruh negative baik sebagai individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja dalam organisasi profesi. Secara internal yakni dalam diri individu Notaris itu sendiri mungkin dikarenakan sifat manusiawinya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai salary yang diperoleh dalam menjalankan profesi sebagai Notaris. Sedangkan factor eksternal mungkin dikarenakan budaya yang melingkupi Notaris[6]. Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat empat alasan mendasar mengapa professional, termasuk Notaris, mengabaikan Kode Etik. Alasan-asalasan tersebut meliputi: pengaruh sifat kekeluargaan; pengaruh jabatan; pengaruh konsumerisme dank arena lemah iman. Sedangkan I Gede A.B. Wiranata menginventarisir delapan factor yang mempengaruhi merosotnya moralitas profesi hokum yang meliputi: penyalahgunaan profesi; profesi menjadi kegiatan bisnis; kurangnya kesadaran dan kepedulian social; kontinuasi system peradilan; pengaruh jabatan; gaya hidup konsumerisme; factor keimanan dan pengaruh sifat kekeluargaan[7].


[1] Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika (Yogyakarta: UII Press, 2009)hlm. 25

[2] Munir Fuday, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kurator dan Pengurus), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 133 dalam Ibid, hlm. 163

[3] Ira  Koesoemawati & Yunirman Rijan, Ke Notaris, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 48

[4] Teliti Pelanggaran Profesi Notaris, dalam Fajar Online, 13 Januari 2008 dalam Opcit, Abdul Ghofur Anshori, hlm. 177

[5] Tan Thong Kie, Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichitar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 641

[6] Opcit, Abdul Ghofur Anshori, hlm. 169

[7] Ibid, Abdul Ghofur Anshori

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s