Viewfinder

Viewfinder (dalam bahasa Indonesia), ya kata tersebut dapat dikatakan sebuah istilah dalam fotografi. Viewinder merupakan sebuah kotak kecil untuk ‘mengintip’ ketika kita hendak memoto sebuah objek. Menurut Wikipedia, Jendela bidik (en:viewfinder) adalah jendela kecil pada kamera untuk melihat object yang akan diambil oleh fotografer, object yang tampak pada viewfinder sesuai dengan kenyataan dan hasil yang ada di viewfinder pula yang akan tercetak di film. pada kamera fotografi profesional, di dalam viewfinder juga terdapat titik fokus dan pengukuran cahaya sehingga fotografer dapat melihat apakah gambar yang dihasilkan memiliki cahaya yang cukup dan ketajaman gambar yang pas. (http://id.wikipedia.org/wiki/Jendela_bidik)

Di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut soal ‘viewfinder’ ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan fotografi baik istilah, sejarah ataupun soal teknis karena saya bukanlah ahlinya di bidang ini. Kalupun seandainya suatu saat nanti terjadi, ya anggap saya saya ‘khilaf’. Kalau pun saja ada yang membuka katagori ini dalam blog saya dan menjadi bahan bacaan ya saya ucapkan terima kasih. Continue reading

Advertisements

Pencatatan Nama Orang Tua Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usulnya

Latar Belakang

UUD 1945 menjamin warga negaranya untuk memiliki keturunan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1), yang menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan adanya perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga ter diri dari ayah, ibu dan anak. Negara juga menjamin adanya perlindungan terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 28B ayat (2), yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan disriminasi.

Pengaturan mengenai perlindungan anak tidak hanya cukup diatur dalam UUD 1945 saja akan tetapi juga membutuhkan sebuah peraturan yang lebih khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak. Dengan demikian maka Negara membentuk sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak, yakni dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Continue reading

Sekilas tentang Batas Minimum dan Maksimum Kepemilikan Tanah Pertanian

Dasar Hukum:

1. Pasal 2, 7, 17 dan 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

2. Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Batas Minimum

Yang dimaksud dengan batas minimum adalah batas minimum kepemilikan tanah baik tanah pertanian maupun tanah non pertanian oleh seorang maupun orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain maupun bersama kepunyaan orang lain. Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No 56Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanaian.

Batas minimum kepemilikan tanah seluas 2 Ha (dua hektar) yang diatur dalam butir (8) Penjelasan Umum UU No. 56 Prp Tahun 1960 Continue reading

Sekilas tentang Konsolidasi Tanah

Tanah adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat, seperti yang telah tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam proses pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat tersebut perlu dilaksanakan sebuah pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dan hasil guna penggunaan tanah serta menyelaraskan kepentingan individu dengan fungsi social tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan juga meningkatkan peran serta aktif para pemilik tanah dalam pembangunan dan upaya pemerataan hasil-hasilnya perlu dilaksanakan Konsolidasi Tanah baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Dasar Pengaturan :

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

Istilah-istilah :

  • Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. ( Pasal 1 angka 1 )
  • Peserta konsolidasi tanah adalah pemegang Hak Atas Tanah atau penggarap tanah Negara objek konsolidasi tanah. ( Pasal 1 angka 2 )
  • Tanah objek konsolidasi tanah adalah tanah Negara non pertanian dan/atau tanah hak di wilayah perkotaan atau perdesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi. ( Pasal 1 angka 3 )
  • Sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari objek konsolidasi tanah yang disediakan untuk pengganti biaya pelaksanaan. ( Pasal 1 angka 4 )
  • Tanah pengganti biaya pelaksanaan adalah bagian dari sumbangan tanah untuk pembangunan yang diserahkan kepada pihak ke tiga dengan pembayaran biaya kompensasi berupa uang, yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK). ( Pasal 1 angka 5 )
  • Surat Izin Menggunakan Tanah (SIMT) adalah Surat Izin Menggunakan Tanah pengganti biaya pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. ( Pasal 1 angka 6 ) Continue reading

Sekilas tentang Izin Lokasi

Dasar hukum: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999

Pengertian :

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penenaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.

(Pasal 1 angka 1)

Kewajiban :

Izin Lokasi wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya tersebut.

(Pasal 2 ayat 1) Continue reading

Pengecualian Pemilikan Tanah Secara Guntai (Absentee)

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Pasal 10 dan penjelasan bab II angka 7)
  2. Undang-Undang Nomor 56Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian (Pasal 3)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1977 tentang Pemberian Tanah pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri (Pasal 2 dan Pasal 6)

Pengertian:

Pemilikan tanah secara guntai (absentee) adalah pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah pertanian tersebut. Continue reading

Sekilas tentang Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah

Dasar hukum pemilikan dan penguasaan atas tanah (landrefrom):

Pasal-pasal yang menunjukan hal pemilikan dan penguasaan atas tanah dalam UU Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 2

1) Kekayaan alam dikuasai oleh Negara

2) a) Peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan BARAKA

b) Hubungan hokum antara orang dengan BARAKA

c) Hubungan hokum antara orang dan perbuatan hokum dengan BARAKA

3) Kemakmuran rakyat

4) Daerah swatantra Continue reading