Sekilas tentang Izin Lokasi

Dasar hukum: PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999

Pengertian :

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penenaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal.

(Pasal 1 angka 1)

Kewajiban :

Izin Lokasi wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya tersebut.

(Pasal 2 ayat 1)

Yang tidak memperlukan Izin Lokasi :

  1. Tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham,
  2. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang,
  3. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri,
  4. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara penegmbangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan penegmbangan tersebut,
  5. Tanah yang diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin peluasan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan,
  6. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 M² untuk usaha pertanian atau bukan pertanian, atau
  7. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

(Pasal 2 ayat 2)

Perusahaan yang ingin mendapatkan izin lokasi, dengan cara memebritahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah kepada Kantor Pertanahan.

(Pasal 2 ayat 3)

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku digunakan untuk penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penaman modal yang dimilikinya.

(Pasal 3)

Luas tanah maksimal yang dapat diberikan izin lokasi untuk melaksanakan kegiatan perusahaan :

a. Pengembangan perumahan dan pemukiman:

1) Kawasan perumahan-pemukiman : 1 provinsi                  : 400 Ha

Seluruh Indonesia    : 4.000 Ha

2) Kawasan resor-perhotelan            : 1 provinsi                  : 200 Ha

Seluruh Indonesai     : 2.000 Ha

b. Kawasan industri                           :   1 provinsi                     : 400 Ha

Seluruh Indonesia     : 4.000 Ha

One thought on “Sekilas tentang Izin Lokasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s