Sekilas tentang Konsolidasi Tanah

Tanah adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat, seperti yang telah tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam proses pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat tersebut perlu dilaksanakan sebuah pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dan hasil guna penggunaan tanah serta menyelaraskan kepentingan individu dengan fungsi social tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan juga meningkatkan peran serta aktif para pemilik tanah dalam pembangunan dan upaya pemerataan hasil-hasilnya perlu dilaksanakan Konsolidasi Tanah baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Dasar Pengaturan :

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

Istilah-istilah :

  • Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. ( Pasal 1 angka 1 )
  • Peserta konsolidasi tanah adalah pemegang Hak Atas Tanah atau penggarap tanah Negara objek konsolidasi tanah. ( Pasal 1 angka 2 )
  • Tanah objek konsolidasi tanah adalah tanah Negara non pertanian dan/atau tanah hak di wilayah perkotaan atau perdesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi. ( Pasal 1 angka 3 )
  • Sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari objek konsolidasi tanah yang disediakan untuk pengganti biaya pelaksanaan. ( Pasal 1 angka 4 )
  • Tanah pengganti biaya pelaksanaan adalah bagian dari sumbangan tanah untuk pembangunan yang diserahkan kepada pihak ke tiga dengan pembayaran biaya kompensasi berupa uang, yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK). ( Pasal 1 angka 5 )
  • Surat Izin Menggunakan Tanah (SIMT) adalah Surat Izin Menggunakan Tanah pengganti biaya pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. ( Pasal 1 angka 6 )

Tujuan dan Sasaran :

  • Tujuan dari konsolidasi tanah adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. ( Pasal 2 ayat 1 )
  • Sasaran konsolidasi tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. ( pasal 2 ayat 2 )

Pelaksanaan :

  • Pelaksanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dalam bentuk konsolidasi tanah dilakukan di perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum. ( Pasal 3 ayat 1 )
  • Kegiatan konsolidasi tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk Hak Atas Tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah. ( Pasal 3 ayat 2 )
  • Lokasi Konsolodasi Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikotan Kepala Daerah Tingkat II dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah. ( Pasal 4 ayat 1 )
  • Secara fungsional, konsolidasi tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, ( Pasal 5 ayat 1 ) yang meliputi:

a)    Kepala Badan Pertanahan Nasional ( Pasal 5 ayat 2 butir c )

b)    Kepala Kantor Pertanahan Provinsi ( Pasal 5 ayat 2 butir b )

c)    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ( Pasal 5 ayat 2 butir a )

  • Secara opersional, konsolidasi tanah dilaksanakan oleh instansi-instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah koordinasi Gubernur untuk Daerah Tingkat I dan di bawah Bupati/Walikota untuk Daerah Tingkat II ( Pasal 5 ayat 3 )

Sumbangan Tanah untuk Pembangunan :

  • Besarnya sumbangan tanah untuk pembangunan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama peserta konsolidasi tanah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Daerah. ( Pasal 6 ayat 2 )
  • Peserta yang persil atau luas tanahnya terlalu kecil sehingga tidak mungkian menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah untuk keperluan, dapat mengganti sumbangan tersebut dengan uang atau bentuk lainnya yang disetujui bersama oleh para perserta konsolidasi tanah. ( Pasal 6 ayat 3 )

Pembiayaan :

  • Pada dasarnya pembiayaan konsolidasi tanah oleh para perserta konsolidasi tanah melalui: ( Pasal 7 ayat 1 )

1)    Sumbangan berupa tanah

2)    Sumbangan uang

3)    Sumbangan dalam bentuk-bentuk lainnya

  • Sumbangan berupa tanah ini, para peserta konsolidasi dilepaskan Hak Atas Tanahnya atau garapannya kepada Negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat. ( Pasal 7 ayat 2 )
  • Tanah pengganti biaya pelaksanaan diperuntukan bagi pembiayaan pelaksanaan konsolidasi yang penggunaannya diserahkan bagi peserta yang memiliki persil tanah terlalu kecil. ( Pasal 7 ayat 3 )
  • Penyerahan sumbangan tanah untuk pembangunan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat dengan menerbitkan Surat Izin Menggunakan Tanah, yang menjadi dasar pemberian hak Atas Tanah kepada yang bersangkutan. ( Pasal 7 ayat 4 )
  • Sumbangan berupa uang diterima oleh bendaharawan khusus serta merupakan uang penerimaan Negara, dapat dipergunakan langsung untuk pembiayaan pelaksanaan konsolidasi tanah berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah. ( Pasal 7 ayat 5 )
  • Dana konsolidasi tanah disimpan dalam rekening bendaharawan khusus pada Bank Pemerintah dan dibukukan dalam buku kas umum dan buku pembantu dana konsolidasi tanah. ( Pasal 7 ayat 6 )
  • Pertanggung jawaban dana konsolidasi tanah disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Biro Keuangan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl Provinsi secara bulanan berdasarkan Keppres No 29 Tahun 1984. ( Pasal 7 ayat 7 )

Penyelesaian Hak Atas Tanah :

  • Proses penetapan objek konsolidasi tanah, para peserta konsolidasi tanah harus melepaskan Hak Atas Tanahnya. Hal ini dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi. ( Pasal 8 ayat 1 )
  • Hak Atas Tanah objek konsolidasi tanah diberikan kepada peserta konsolidasi tanah sesuai dengan rencana penataan kapling yang disetujui para peserta konsolidai tanah. ( Pasal 8 ayat 2 )
  • Pemberian Hak Atas Tanah dilkasanakan secara kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( Pasal 8 ayat 3 )
  • Peserta konsolidasi tanah dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara dan hanya diwajibkan membayar biaya administrasi dan biaya pendaftaran tanah. ( Pasal 8 ayat 4 )

Kesimpulan :

Tujuan dari konsolidasi tanah sebagai kebijakan pemerintah mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan prodiktifitas penggunaan tanah, artinya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat agar terwujud suatu tatanan pengauasan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur.

Hal ini bukan berarti pemerintah dapat dengan sewenag-wenang mengambil tanah milik masyarakat dengan alasan untuk pembangunan tetapi pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan kesepakat bersama antara pemerintah dengan peserta konsolidasi tanah/masyarakat yang nantinya tanah objek konsolidasi tersebut akan diserahkan kembali kepada pemilik Hak Atas Tanah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung artinya hak Atas Tanah akan diberikan kepada peserta konsolidasi tanah sesuai dengan rencana penataan kapling yang disetujui oleh yang bersangkutan. Diserahkan secara tidak langsung artinya tanah tersebut dijadikan sarana dan prasarana umum, misalnya untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hal ini merupakan penerapan dari asas tanah mempunyai fungsi social, yaitu keselarasan antara kepentingan individu dengan kepentingan social. Jadi, hak masyarakat atas tanahnya tetap terlindungi dan tidak terjadi otoritarianisme yang dilakukan oleh pemerintah di bidang agrarian khususnya di bidang pertanahan.

One thought on “Sekilas tentang Konsolidasi Tanah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s