Sekilas tentang Batas Minimum dan Maksimum Kepemilikan Tanah Pertanian

Dasar Hukum:

1. Pasal 2, 7, 17 dan 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

2. Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Batas Minimum

Yang dimaksud dengan batas minimum adalah batas minimum kepemilikan tanah baik tanah pertanian maupun tanah non pertanian oleh seorang maupun orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain maupun bersama kepunyaan orang lain. Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No 56Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanaian.

Batas minimum kepemilikan tanah seluas 2 Ha (dua hektar) yang diatur dalam butir (8) Penjelasan Umum UU No. 56 Prp Tahun 1960

Batas Maksimum

Yang dimaksud dengan batas maksimum adalah batas maksimum kepemlikan tanah baik tanah pertanian maupun tanah non pertanian oleh seseorang maupun orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain maupun bersama-sama kepunyaan orang lain.

Dalam Pasal 7 UUPA ditentukan bahwa untuk tidak merugkan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemilikan dan penguasaan atas tanah oleh seseorang dibatasi. Perlu adanya pembatasan pemilikan atau penguasaan atas tanah ini agar tidak terjadi ketimpangan social dan agar tidak timbul tanah terlantar. Dengan demikian agar tidak timbul tanah terlantar maka pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan tanah sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara kekerasan seperti yang telah diatur dalam pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa setiap orang dan badan hokum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara kekerasan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 perlu diadakan penetapan batas maksimum kepemilikan tanah oleh seseorang atau keluarganya. Ketentuan pokok mengenai penetapan batas maksimum kepemilikan tanah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUPA. Pasal 17 ayat (1) UUPA menentukan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu atau badan hokum. Sedangkan pasal 17 ayat (2) UUPA menentukan bahwa penetapan batas maksimum pada ayat (1) pasal ini akan dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang yang singkat. Pelaksanaan Pasal 17 ayat (2) UUPA diatur dalam UU No 56Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Dalam UU No 56Prp Tahun 1960, penetapan batas maksimum kepemilikan tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menetukan bahwa penetapan batas maksimum kepemilikan tanah mempertimbangkan jumlah penduduk, luas daerah dan factor-faktor lainnya seperti yang telah ditetapkan sebagia berikut:

Di daerah-daerah yang

Sawah

(Hektar)

Tanah Kering

(Hektar)

Tidak Padat

15

20

Padat

  1. Kurang Padat

10

12

  1. Cukup Padat

7,5

9

  1. Sangat Padat

5

6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s