Pencatatan Nama Orang Tua Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Asal-usulnya

Latar Belakang

UUD 1945 menjamin warga negaranya untuk memiliki keturunan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1), yang menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan adanya perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga ter diri dari ayah, ibu dan anak. Negara juga menjamin adanya perlindungan terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 28B ayat (2), yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan disriminasi.

Pengaturan mengenai perlindungan anak tidak hanya cukup diatur dalam UUD 1945 saja akan tetapi juga membutuhkan sebuah peraturan yang lebih khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak. Dengan demikian maka Negara membentuk sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak, yakni dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dijelaskan bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa  harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak hak sebagai manusia  yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konfensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak harus mendapatkan perlindungan baik dari segi fisik maupun mental. Segi fidik di sini maksudnya dalah tidak mendapatkan perlakuan kasar seperti dipukul, ditendang. Sedangkan segi mental di sini maksudnya tidak mendapatkan tekanan dari siapapun dan juga berhak tahu asal usul anak tersebut. Saat sekarang dapat kita jumpai banyak terjadi ’pembuangan’ anak. Banyak anak yang sengaja ’dibuang’ oleh keluarganya, sehingga tidak dapat diketahui asal usul anak tersebut. Hal ini melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, yang menentukan bahwa setiap anak berhal atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Selain itu juga melanggar Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

Permasalahannya saat ini adalah bagaiman dengan pencatatan nama orang tua bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya?

Pembahasan

1. Pengertian

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 23 Tahun 2003 menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam KUHPerdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan ayah dan ibu (keturunan yang kedua); manusia yang berusia sedikit manusia yang masih kecil; orang yang dilahirkan dari suatu negeri atau daerah; orang yang termasuk dalam suatu golongan keluarga atau pekerjaan.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menetukan bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

2. Macam-macam anak.

a. Anak kandung

Anak kandung dibedakan menjadi:

1) Anak sah

Anak sah merupakan anak yang dilahir dan dibuahi di dalam perkawinan yang sah; anak yang dibuahi di luar perkawinan dan dilahirkan di dalam perkawinan; dan anak yang dibuahi di dalam perkawinan dan dilahirkan di luar perkawinan.

2) Anak luar kawin

Anak luar kawin di sini hanya memiliki hubungan hokum dengan ibunya saja jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut. Jika mengakuinya maka anak tersebut memiliki hubungan hokum dengan ke dua orang tuanya. Dalam hal untuk mengakui status anak luar kawin maka dibuktikan dengan adanya akta pengakuan.

b. Anak bukan anak kandung

Anak bukan anak kandung dibedakan menjadi:

1) Anak tiri

Anak tiri merupakan anak dari pasangan orang tua kandung baik ayah atau ibunya yang menikah lagi dengan orang lain. Pasangan dari orang tua kandung ini tidak berkewajiban untuk mewariskan hartanya kepada anak tiri tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk merawatnya. Anak tiri hanya punya hak mewaris dari orang tua kandungnya saja.

2) Anak adopsi

Secara huku, anak adopsi tidak sama dengan anak angkat dan anak asuh. Anak adopsi ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dalam hal kedudukan anak kandung dengan anak adopsi dalam suatu keluarga, statusnya sama, sehingga anak adopsi juga memiliki hak waris dari orang tuanya (orang tua adopsi). Dalam KUHPerdata, anak adopsi ini hanya ditujukan untuk Tionghoa saja. Dalam Hukum Islam, tidak diperkenankan adanya anak adopsi sebab akan memtus hubungan nasb dengan orang tua kandungnya.

Seringkali dalam hal mengadopsi anak dilakukan oleh orang tua yang belum atau tidak mempunyai keturunan. Dalam hal belum mempunyai keturunan, dapat dikatakan bahwa anak adopsi ini sebagai sarana untuk mendapatkan anak, sedangkan yang tidak dapat memiliki keturunan, anak adopsi ini sebagai penerus generasi/keturunan.

Untuk mendapatkan anak adopsi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengadopsian anak kepada pengadilan dimana anak yang akan diadopsi bertempat tinggal. Permohonan ini dapat dilakukan secara tertulis maupu lisan yang diajukan kepada panitera pengadilan setampat (tempat anak yang akan diadopsi bertempat tinggal).

3) Anak angkat

Anak angkat merupakan anak dari salah seorang kerabat yang diangkat menjadi anak oleh keluarga kerabat yang lain. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus sehingga anak angkat tersebut hanya berhak mewaris dari warisan orang tua kandungnya saja bukan dari orang tua angkatnya.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak ini tidak memtutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya serta orang yang hendak mengangkat seorang anak, agamanya harus sama dengan anak yang akan diangkat tersebut dan juga orang tua anak berhak memberitahu asal usuk dan orang tua kandung anak angkat tersebut.  Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

4) Anak asuh

Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Dalam hal pengasuhan anak, pengasuhan anak ini ditujukan kepada anak yang tidak dapat menajmin tumbuh kembang dari anak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) undang-udang Nomor 23 tahun 2002. Dalam hal pengasuhan anak, dapat dilakukan melalui lembaga yang berwenang. Pengasuah anak ini dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial, sperti yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (5). Dalam hal pengasuhan anak ini tudaj diperkenankan adanya pembedaan agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Hal tesbut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Diatur dalam Pasal 4 sampai pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni:

Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
Pasal 7 ayat (1): Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 (1): Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
Pasal 10: Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
Pasal 12: Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 (1): Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dariperlakuan:
a.diskriminasi;
b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c.penelantaran;
d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e.ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 14: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
Pasal 15: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16: (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17: (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19: Setiap anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Identitas Anak

Setiap anak berhak mengetahui identitas dan asal usulnya. Hal ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Mengenai identitas, diatur lebih lanjut dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yakni:

Ayat (1): Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Ayat (2): Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Ayat (3): Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

Ayat (4): Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, bahwa setiap anak berhak mendapatkan identitas, mengatahui asal usulnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Dalam hal seorang tidak diketahui identitas serta asal usulnya, anak terseidentitasnya tetap berhak mendapatkan identitas diri. Dalam hal pembuatan identitas, seorang anak yang tidak diketahui identitas dan asal usulnya maka pembutan identitas tersebut berdasarkan keterangan dari orang menemukannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s