Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di Asia dan juga di dunia. Indonesia memiliki cita-cita menjadi salah satu Negara maju di Asia dan juga di dunia, maka untuk memuwujudkan cita-cita tersebut dibutuhkannya suatu kerja keras dari pemerintah dan juga peran aktif dari masyarakat Indonesia. Selain itu juga juga dibutuhkannya peran serta dari pihak asing guna mewujudkan cita-cita Indonesia tersebut. Hal ini dibutuhkan mengingat pihak asing, terlebih Negara maju dapat mengalih teknologi yang dimiliki kepada Negara berkembang agar dapat sejajar dengan Negara-negara maju. Selain itu juga di Negara maju telah memiliki tenaga-tenaga ahli di bidangnya yang dimana dalam Negara-negara yang sedang berkembang belum cukup memiliki tenaga ahli yang dibutuhkannya tersebut.

Dengan ditunjangnya wilayah daratan maupun lautan yang luas serta kekayaan alam yang terkandung dalam bumi periwi ini yang tidak ternilai harganya tentunya menjadi salah satu factor pendukung dalam mewujudkan Negara Indonesia yang sedang berkembang ini yang pada suatu saat  nanti akan menjadi salah satu Negara maju di Asia maupun di dunia. Selain itu juga, mengingat laju pertumbuhan penduduk negara Indonesia yang cukup pesat juga menjadi salah satu pendukung terwujudnya cita-cita Negara Indonesia yakni menjadi salah satu Negara maju di Asia bahkan di dunia pada suatu saat nanti.

Dengan segala yang ada yang dimiliki oleh Negara Indonesia, tentunya akan menarik perhatian para investor asing untuk menginvestasikan investasinya di Negara Indonesia ini. Investor asing dapat menanamkan investasinya dapat menanamkannya secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung di sini, investor asing hanya menanamkan sahamnya ke dalam salah satu perusahaan dalam negari yang ada; sedangkan secara langsung, dengan cara membangun perusahaan di Indonesia.

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang terdapat di Indonesia maka akan memajukan tingkat ekonmi Indonesia. Tidak dipungkiri lagi, bahwa perusahaan itu memiliki orientasi bisnis yakni memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang kecil. Tanpa disadari, bahwa sebuah perusahaan, dalam hal ini yang berbentuk Peseroan Terbatas (P.T) selain berorientasi bisnis juga memiliki tanggung jawab terhadap social dan juga terhadap lingkungan. Tanggung Jawab Social dan Lingkungan ini sering dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terlebih lagi ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1), yakni: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahannya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab, Sosial dan Lingkungan”. Dalam hal ini, tidak hanya sekedar perseroan yang menjalankan usahannya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, melainkan semua perseroan memiliki Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Akan tetapi, dalam kehidupan nyata, hal ini terkadang terlupakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, yang aktivitasnya hanya berorientasi bisnis semata. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan.

PEMBAHASAN

Terdapat beberapa definisi perusahaan yang diungkapkan oleh para ahli hukum maupun yang telah diatur dalam undang-undang. Molengraf memberikan sebuah definisi mengenai perusahaan, yakni:

“Perusahaan adalah keseluruhan perbutan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar, untuk memeperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan brang atau mengadakan perjanjian perdagangan[1].”

Selain Molengraf, Polak juga memberikan sebuah definisi mengenai perusahaan. Polak memandang perusahaan dari segi komersial, artinya baru dikatakan perusahaan apabila diperlukannya perhitungan rugi laba yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan[2]. Definisi perusahaan juga ditegaskan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yakni:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk tujuan memperleh keuntungan dan/atau laba.”

Berdasarkan rumusan definisi mengenai perusahaan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik sebuah unsure-unsur yang terdapat dalam suatu perusahaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perusahaan yakni[3]:

  1. Badan Usaha

Bentuk badan usaha, seperti: Perusahaan dagang, Firma, Perekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Koperasi. Bentuk dari sebuah badan usaha ini dapat dilihat dari akta pendirian badan usaha tersebut. Bagi yang tidak memiliki akta pendirian, dapat dilihat dari izin usaha.

  1. Kegiatan dalam bidang ekonomi

Objeknya di sini berupa harta kekayaan dan memiliki tujuan memperoleh keuntungan.

  1. Terus menerus

Artinya, tidak terputus-putus, tidak secara incidental, tidak sebagai sambilan, bersifat tetap, untuk jangka waktu lama. Mengenai jangka waktu, ditentukan dalam akta pendirian perusahaan dan/atau izin usaha tersebut.

  1. Terang terangan

Maksudnya, diketahui oleh umum dan ditujukan kepada umum, tidak selundup-selundupan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat, diakui dan dibenarkan oleh pemeintah berdasarkan undang-undang, dan bebas berhubungan dengan pihak lain (pihak ketiga). Bentuk terang terangan dapat terlihat dari akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, akta pendaftaran usaha.

  1. Keuntungan dan/atau laba

Setiap kegiatan menjalankan perusahaan membutuhkan tentu berdasarkan sejumlah modal. Dengan modal perusahaaan itu keuntungan dan/atau laba dapat diperoleh. Hal inilah yang menjadi tujuan utama setiap perusahaan.

  1. Pembukuan

Pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mengharuskan pengusaha membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan kewajiban perusahaan. Dari pembukuan inilah dapat diketahui keuntungan dan/atau laba yang diperoleh perusahaan dan menjadi dasar penghitungan pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah.

Pengaturan perusahaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (K.U.H.Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D), Undang Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan dan undang-undang lainnya; peraturan pelaksana lainnya; kebiasaan dan yurisprudensi; dan pendapat ahli hukum.

Salah satu dari bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas (P.T). Perseroan Terbatas (P.T), pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D), akan tetapi dalam perkembangannya K.U.H.D ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan eknomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasioal. Untuk mengatur tentang Perseroan Terbatas (P.T) maka pada tanggal 7 Maret 1995 diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (P.T) yang selanjutnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (P.T). Selain itu juga, adanya dualisme pengaturan, yakni Perseroan Terbatas (P.T) dalam Kitab Udang-Undang-Undang Hukum Dagang (K.U.H.D) dan Mahkama Agung yang tidak berakar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Perseroan Terbatas di sini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan hukum untuk memacu pembangnan nasional. Pembaharuan hukum Perseroan terbatas merupakan pengejewantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Dalam, hal ini pengertian mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari definisi perusahaan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas wajib berbentuk badan hukum. Perseroan Terbatas akan memperoleh stautus badan hukum pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memenuhi unsure-unsur sebuah badan hukum yang sebagimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut[4]:

  1. Organisasi yang teratur

Perseroan Terbatas mempunyai organ yang terdiri dari atas Rapat Umum Pemengan Saham (R.U.P.S), Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keteraturan Organisasi dapat diketahui melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (R.U.P.S).

  1. Harta kekayaan sendiri

Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri, maksudnya adalah harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut terpisah dari harta kekayaan pribadi pemilik dan/atau pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut. Harta kekayaan Perseroan Terbatas di sini berupa modal yang terdiri dai atas seluruh nilai nominal saham dan harta kekayaan dalam bentuk lain, yakni gedung kantor Perseroan Terbatas, barang inventaris Perseroan Terbatas yang diperoleh dari usaha Perseroan Terbatas tersebut.

  1. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas melakukuan hubungan hukum sendiri terhadap pihak ke tiga. Dalam hal ini Perseroan Terbatas akan diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka (5) dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun  di luar pengadilan.

  1. Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang mealukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas memiliki tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditetukan dalam Anggara Dasar Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, Perseroan Terbatas memiliki tujuan tertentu dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan dari Perseroan Terbatas ini diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan”

Tujuan dari Perseroan Terbatas ini dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 18, yakni:

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pada dasarnya, tujuan dari Perseroan Terbatas adalah memperoleh keuntungan sehingga segala cara dapat dihalalkan agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Dengan hanya mengejar keuntungan/laba semata, maka banyak Perseroan Terbatas yang tidak memperhatikan dampak negative yang terjadi akibat aktivitas yang dilakukan Perseroan Terbatas tersebut baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar dimana Perseroan Terbatas tersebut terletak dan/atau melaksanakan aktivitasnya.

Tanpa disadari, Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dimana Perseroan Terbatas tersebut terletak dan/atau melaksanakan aktivitasnya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas yang dimaksud di sini adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (C.S.R).

Pengertian dari Tanggung Jawab Social dan Lingkungan di sini dijelaskan dalam Pasal 1 angka (3), yakni:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”

Selain itu juga, mengenai Tanggung Jawab Sosila dan Lingkungan ini diatur lebih lanjut lagi dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

“Perseroan yang menjalankan kegitan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Akan tetapi cukup banyak Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam tidak memperhatikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dapat diberi contoh PT Lapindo Brantas yang terkenal dengan tragedy Lumpur lapindo, PT Newmont Minahasa dan PT Freeport Papua. Dimana ke tiga perusahaan tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya mengakibatkan kerusakan lingkungan dimana perusahaan-perusahaan tersebut melaksanakan aktivitasnya.

Mengenai criteria suatu perusahaan yang berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum ada peraturan pelaksana yang mengaturnya yang sebagimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menetapkan criteria secara detail mengenai jenis perusahaan yang seperti apa yang memiliki keaijiban untuk melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan tersebut[5]. Secara kontektual, perusahaan yang memiliki tanggung jawab social dan lingkungan merupakan perusahaan yang tujuan dan kegiatannya melakukan eksplorasi sumber daya alam. Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam misalnya perusahaan eksloprasi lepas pantai, perminyakan, kehutanan dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam di sini misalkan perusahaan yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku dari kayu atau sumber daya alam, walaupun perusahaan tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan eksplorasi namum memiliki dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, yang seperti telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bentuk dari tanggung jawab ini bermacam-macam, tetapi yang paling utama adalah penyelamatan terhadap sumber daya alam. Dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam perlu adanya pengawasan serta penyelamatan mengingat semakin berkurangnya cadasanga sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia terlebih lagi sumber daya alam yang tak terbaharukan. Penyelamatan lingkungan di sini dapat berupa reboisasi lingkungan dan pencaharian energi alternative yang dapat menggantikan sumber daya alam terutama bahan tambang.

Dalam Pasal 74, tidak hanya sekedar terdapat tanggung jawab lingkungan melainkan juga terdapat tanggung jawab social yang ;ebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (C.S.R). Bentuk tanggung jawab social di sini bermacam-macam, seperti ikut serta dalam memajukan kesejahteraan masayarakat yang tinggal di sekitar Perseroan Terbatas tersebut, mengadakan kegiatan social den kemanusiaan serta dapat juga melaksanakan suatu program kerja dengan melibatkan peran serta dari masyarakat tersebut.

Tanggung jaawab social dan lingkungan ini merupakan hal yang wajib bagi suatu Perseroan Terbatas, oleh sebab itu wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, seperti yang tealh ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena tanggung jawab social dan lingkungan ini wajib dimiliki oleh setiap Perseroan Terbatas maka bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terjadi sengketa lingkungan hidup, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan melalui pengadilan dan di uar pengadilan seperti yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bentuk dari tanggung jawab suatu Perseroan Terbatas yang dari aktivitas yang dilakukannya menyebabkan kerusakan lingkungan maka Perseroan Terbatas tersebut wajib memberikan ganti kerugiab kepada pihak yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Besar tanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini berdasarkan tanggung jawab mutlak atau yang lebih dikenal dengan istilah absolute liability. Tanggung jawab mutlak atau absolute liability di sini maksudnya bahwa Perseroan Terbatas yang aktivitasnya menimbulkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkannya dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan dari itu semua bahwa Persroan Terbatas dalam melaksanakan tugasnya dengan mencari keuntungan juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar Perseroan Tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah tanggung jawab social dan lingkungan yang dimana danannya telah dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Selain itu juga, bagi Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan ini akan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi dalam kenyataannya masih saja dapat ditemui Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan ini, atua bahkan saja dari aktivitas yang dilaksanakan Perseroan Tersebut menimbulkan dampak perusakan lingkungan sehingga menimbulkan dampak yang negative kepada masyarakat sekitar. Walaupun telah menjalankan proses hukum yang berlaku tetapi dalam hal pembayaran ganti kerugian dari perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas Perseroan Terbatas tetap saja belum terlaksana dengan baik, masih saja terjadi keterlambatan pembayaran ganti kerugian atau bahkan saja pembayaran ganti kerugian tersbut tersendat.

Saran: agar para pemilik dan/atau pengurus Perseroan Terbatas memperhatikan tanggung jawab social dan lingkungan ini serta mematuhi perauran perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemerintah agar menindak secara tegas bagi Perseroan Terbatas atau bahkan pemilik dan/atau pengurus Perseroan Terbatas yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperketat pengawasnnya terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.


[1] Prof. Abdulkadir Muhammad S.H, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995), hlm. 8

[2] Ib.id, hlm. 9

[3] Ib.id, hlm. 11

[4] Ib.id, hlm. 76

[5] Irma Devita, Artikel: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, http://irmadevita.com/2008/02/09/tanggung-jawab-sosial-dan-lingkungan/

2 thoughts on “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s