Sumber Hukum Positif, Metode Penemuan Hukum dan Syarat Berlakunya Undang-Undang

Sumber Hukum Positif

Sumber hukum positif dibagi menjadi 2, yakni:

1. Sumber materiil

Yaitu faktor yang membantu pembentukan hukum atau tempat dimana material hukum itu diambil.

Berupa: norma, hukum, tradisi, kebiasaan.

2. Sumber formil

Yaitu tempat/sumber darimana suatu peraturan itu memperoleh kekuatan hukum (berkaitan dengan bentuk/cara yang menyebabkan hukum itu berlaku)

Berupa:

  • Peraturan perundang-undangan

Menurut UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda (Provisinsi, Kabupaten/Kota) (Pasal 7 ayat 1)

  • Kebiasaan

Yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang.

Kebiasaan akan menjadi sebuah hukum kebiasaan jika dilakukan/ditaati oleh banyak orang, diyakini kebenarannya/keadilannya.

  • Yurisprudensi

Yaitu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim yang kemudian/baru dan dijadikan dasar keputusan mengenai perkara yang sama.

Yurisprudensi dikenal juga dengan ‘judge make law’ yang berarti: hukum yang dibuat oleh hakim.

  • Traktat/perjanjian internasional
  • Doktrin

Yaitu pendapat para ahli yang memiliki pengaruh yang besar

Metode Penemuan Hukum

  1. Gramatikal

Yaitu: penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan/kata-kata, atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang di dalam peraturan perundang-undangan.

  1. Historis

Yaitu: penafsiran yang dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan dengan meninjau latar belakang terbentuknya/terjadinya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

  1. Sistematis

Yaitu: penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat di dalam suatu tata hukum.

  1. Otentik

Yaitu: penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri.

  1. Sosiologi

Yaitu:  penafsiran yang dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan cara menyelidiki apakah suatu peraturan perundang-undangan itu dapat diberlakukan dalam masyarakat.

  1. Futuristis

Yaitu:  penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan cara memperkirakan hal yang akan terjadi dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan.

  1. Argumentasi

Yaitu: penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan pendapat/argument para ahli

  1. Reskriktif

Yaitu: penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang perngertiannya dipersempit.

  1. Komparatif

Yaitu: penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan cara memperbandingkan suatu hukum dengan hukum yang lain yang mengatur hal yang sama.

Syarat Berlakunya Undang-Undang

  1. Filosofis

Berbicara mengenai filsafat, hakekat, tujuan.

Terdapat di dalam bagian konsideran

  1. Yuridis

a. Yuridis materiil

Yaitu materi yang diatur dalam bentuk undang-undang; materi-materi yang harus diatur dalam bentuk undang-undang, yakni:

– diamanatkan dalam UUD 1945

– materi yang akan diberlakukan diseluruh wilayah yurisdiksi Indonesia

– materi yang membebani rakyat

b. Yuridis formil

– berlakunya ketika disahkan dan ditandatangani oleh Presiden

– memiliki kekuatan mengikat ketika telah diundangkan dan dicantumkan dalam Lembaran Negara

Terdapat dalam bagian mengingat

  1. Sosiologis

Berkaitan dengan efektifitas dan ada-tidaknya resistensi (perlawanan dari masyarakat)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s