Mazab Formalisme dan Sejarah Kebudayaan serta Kaitannya dengan Hukum Positif Indonesia

Mazab formalisme

Dibagi menjadi 2, yakni:

  • Analitycal jurisprudence

–       Tokoh: John Austin

–       Teori: hukum itu sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup.

–       Isi: hukum merupakan perintah dari pemengang kekuasaan tertinggi, hukum tidak didasarkan pada nilai baik-buruk, terpisah dengan keadilan tetapi semata-mata atas dasar kehendak dari penguasa.

  • Stufenbow theory

–       Tokoh: Hans Kelsen

–       Sistem hukum itu sebagai suatu bangunan bertingkat dari kaidah, dimana kaidah hukum tertentu dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi dan puncaknya disebut grund norm (norma dasar)

Kaitan dengan hukum positif Inodnesia:

Menurut analitycal jurisprudence, hukum merupakan perintah dari penguasa yang tertinggi, begitu pula halnya hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia yang berupa undang-undang, undang-undang tersebut dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Dalam hal ini, undang-undang berlaku di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia. Begitu pula dengan suatu peraturan yang berlaku di suatu wilayah tertentu dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, yakni Perda. Perda dibuat oleh DPRD tingkat I berserta Gubernur. Jadi, antara analitycal yurisprudence dan hukum positif Indonesia memiliki keterkaitan.

Menurut stuffenbow theory yang menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan bangunan bertingkat, begitu pula hukum positif Indonesia juga memiliki sistematika hukum seperti halnya yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2011

Mazab sejarah kebudayaan

Dibagi menjadi:

  • Historical jurisprudence/sejarah hukum

–       Tokoh: Vons Savigny

–       Teori: hukum itu perwujudan dari kesadaran masyarakat (volks guist)

  • Philosofical jurisprudence/filsafat hukum

–       Tokoh: Jeremy Bentham

–       Aliran filsafat hukum menekankan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu sistem hukum.

  • Sociological jurisprudence

–       Tokoh: Rouse Pound

–       Teori: ‘law as a tool for social engeenering’ artinya hukum itu dipandang sebagai suatu lembaga permasyarakatan yang memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal dan merupakan alat kontrol sosial dalam menghadapi berbagai tantangan dan kepentingan.

–       Tokoh: Eugene Erlich

–       Membedakan antara hukum positif dengan living law (hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat). Seharusnya hukum tersebut akan efektif jika sesuai dengan living law karena tata tertib hukum masyarakat tergantung dari hukum yang diterima bukan yang dipaksakan dari pemerintah/Negara.

  • Legal realism/aliran relisme hukum

–       Tokoh: Karl Llivvillyn dan Van der Bill

–       Karena hukum modern sangat luas dan kompleks maka hukum hanya bertahan, mampu beroperasi secara efesien dalam mencapai tujuannya jika hukum tersebut meminjam kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh ilmu-ilmu lain secara interdisipliner. Hakim tidak hanya menemukan hukum tetapi juga membentuk hukum yang abstrakto, inkonkreto dan dalam hubungan hukum yang tadi butuh kerjasama dengan ilmu lain secara interdispliner.

Kaitan dengan hukum positif Indonesia:

Menurut historical jurisprudence, hukum merupakan perwujudan dari masyarakat. Begitu pula hukum positif Indonesia, dengan adanya suatu kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia maka terciptalah hukum yang baru yang mengatur hal-hal yang belum diatur pada hukum yang sebelumnya. Maka antara historical jurisprudence memiliki keterkaitan.

Sociological jurisprudence mengatakan bahwa hukum merupakan alat control social begitu pula hukum positif Indonesia juga merupakan alat control social.

Di Indonesia selain dikenal hukum positif yang biasanya tertulis juga diakui adanya living law atau hukum adat. Seperti halnya Hukum Agraria yang berlaku di Indonesia, dalam Hukum Agraria dikenal dualisme hukum, yakni: hukum barat dan hukum adat. Hal ini dibuktikan masih diakuinya tanah ulayat/tanah adat.

Hukum positif Indonesia juga menganut aliran legisme, hal ini dibuktikan adanya ‘turut campur’ suatu hukum/ilmu lain terhadap hukum lain dalam memecahkan suatu perkara, seperti: hukum pidana juga ‘dibantu’ oleh ilmu balistik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s