Sekilas tentang Perjanjian/Kontrak

Perikatan diatur dalam Bab III KUHPerdata, yang dimana perikatan tersebut dalam KUHPerdata bersumber dari perjanjian (obligation ex contractus) yang diatur dalam pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata dan bersumber dari undang-undang (obligation ex lege) yang diatur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdata.

Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang; dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, dapat berupa keadaan, misalnya letak perkarangan yang berdekatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, pristiwa, atau keadaan[1].

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pengertian ini mempunya beberapa kelemahan, antara lain: [2]

  1. Hanya menyangkut sepihak saja
  2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus
  3. Pengertian perjanjain terlalu luas
  4. Tanpa menyebut tujuan

Suatu perjanjian agar dianggap sah maka harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan untuk berbuat sesuatu perikatan
  3. Suatu hal tertentu
  4. Suatu sebab yang halal

Dalam KUHPerdata diatur mengenai macam-macam perjanjian. Berdasarkan pasal 1319 KUHPerdata, perjanjian dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perjanjian bernama (benacmde/ nominat contracten)

Perjanjian bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata. Contohnya, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa. Perjanjian bernama diatur dalam buku ke III title V sampai dengan XVIII

2. Perjanjian tidak bernama (onbenoemde/ innominat contracten)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam pratek. Perjanjian ini timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak, diatur dalam ketentuan umum buku III title I sampai dengan IV Pasal 1320 KUHPerdata (asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak) dan Pasal 1338 KUHPerdata.

Perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama tersebut tunduk dalam KUHPerdata.

Dalam hukum perjanjian,  perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus atau disebut juga perjanjian tidak bernama, karena tidak dijumpai dalam KUHPerdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena dalam KUHPerdata ditemui satu pasal yang menyatakan adanya asas kebebasan berkontrak yakni pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”[3]. (asas pacta sunt servanda)


[1] Muhamad,Abdulkdir. Hukum Perikatan.

[2] Ibid

[3] Sumarsono, Soni. Manajemen Bisnis Waralaba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s