Jogja Carnival 2011

ImageImageImage

Lokasi: Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta

Advertisements

Aspek Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi, Direksi merupakan pengurus Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Dengan kata lain, Direksi adalah Dewan Direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang Direktur. Oleh karena itu, bila Direksi terdiri dari beberapa orang maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur sedangkan yag lain menjadi Direktur atau Wakil Direktur. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana/masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, bila keputusan RUPS tidak mengaturnya maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: Continue reading

Aspek Saham Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Saham merupakan salah satu unsure yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah Perseroan Terbatas. Saham merupakan tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan (PT) sebagai tanda bukti kepemilikan modal. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UUPT, saham tersebut dikeluarkan atas nama pemilikinya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu PT. Pihak yang akan atau ingin memiliki saham harus mememuhi persyaratan kepemilikan saham yang dapat ditetapkan dalam anggaran dasar PT tersebut dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dalam hal pesyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak terpenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar; yang dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT.

Tingkat kepemilikan dilihat dari jumlah prosentase saham yang dimana setiap saham telah terscantum nominal saham tersebut. Berdasarkan Pasal 49 UUPT, nilai nominal suatu saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Continue reading

Sekilas tentang (Akta Pendirian) Perseroan Terbatas

Perseoran Terbatas (PT) merupakan perusahaan yang berbadan hokum. Pengertian dari PT diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menetukan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hokum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Unusr-unsur PT menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut:

  1. Perseroan Terbatas adalah badan hokum
  2. Persekutuan modal
  3. Didirikan berdasarkan perjanjian
  4. Melakukan kegiatan usaha
  5. Modalnya terdiri dari saham-saham Continue reading

Sekilas tentang Persekutuan Komanditer/Comanditaire Vennootschap (CV)

Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini, dunia perekonomian dan bisnis semakin berkembang. Banyak individu (orang) melakukan kegiatan perdagangan untuk memperoleh income guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perkembangannya kata ‘perdagangan’ dihapus dan diganti dengan kata ‘perusahaan’, hal tersebut Staatsblad 1938 No. 276 yang mengatur bahwa Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD telah dihapus sehingga berakibat pengetian ‘pedangan’ dihapus dan diganti dengan ‘perusahaan’.

Pengertian perusahaan diatur dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang mengtur bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; dan diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus degan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbntuk badan hokum atau bukan badan hokum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Continue reading

Sekilas tentang Pendaftaran Tanah

1. Pengertian pendaftaran tanah

Pasal 19 ayat (2) UUPA menentukan bahwa pendaftaran tanah meliputi:

  1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
  2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pengertian pendaftaran tanah dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997, yang menetukan bahwa:

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” Continue reading