Aspek Direksi dan Dewan Komisaris Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi, Direksi merupakan pengurus Perseroan yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Dengan kata lain, Direksi adalah Dewan Direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang Direktur. Oleh karena itu, bila Direksi terdiri dari beberapa orang maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur sedangkan yag lain menjadi Direktur atau Wakil Direktur. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana/masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, bila keputusan RUPS tidak mengaturnya maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Berdasarkan Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b) Telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selain itu di dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Namun, bila anggota Direksi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan maka ia bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Berdasarkan Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, menyebutkan anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan (dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, sehingga setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut) apabila anggota Direksi dapat membuktikan:

a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b) Telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, Dewan Direksi adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi.

  • Komisaris sebagai Organ disebut Dewan Komisaris
  • Komisaris sebagai orang perseorangan disbut anggota Komisaris

Di dalam sytem common law tidak dikenal lembaga Komisaris (hanya mengenal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi sebagai pengelola jalannya Perseroan tanpa adanya pengawasan sehingga di sana Direksi memiliki kewajiban fidusia). Berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris dapat terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan dengan menhimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggung jawab Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan dan setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawan sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 115 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam hal terjadi kepailitan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut maka setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan penyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kepailitan Perseroan apabila dapat membuktikan:

a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan

d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Di dalam Pasal 119 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, ‘mutatis mutandis’ berlaku juga bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s