Kedudukan Hukum Kenotariatan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia (Dimanakah letak Hukum Kenotariatan di dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia?)

Untuk mengetahui dimana letak suatu hukum (dalam hal ini hukum kenotariatan) di dalam sistem hukum nasional, maka harus diperhatikan terlebih dahulu beberapa hal mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai suatu hukum. Friedman menyebutkan, bahwa dalam suatu sistem hukum harus memenuhi 3 unsur, yaitu

a.       Substansi hukum, berisi peraturan perundang-undangan. Hukum identik dengan undang-undang.

b.      Struktur hukum, berisi kelembagaan dan aparatur penegak hukum. Kelembagaan misalnya kepolisian, kejaksaan, pemgadilan dan lembaga permasyaratan. Sedangkan aparat penegak hukum misalnya polisi, jaksa dan hakim.

c.       Kultur (budaya), berisi praktek dan kebiasaaan, meskipun di luar substansi dan struktur tetapi kebiasaan ini mempengaruhi kelembagaan dan aparatur.

Dari ketiga unsur yang telah dikemukakan oleh Friedman diatas, maka hukum kenotariatan dapat dikatakan sebagai bagian dari suatu sistem hukum nasional di Indonesia, yakni:

1.      Materi hukum/substansi hukum

Sebagai contoh adalah pada unsur yang pertama, yaitu substansi hukum, adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana yang diamanahkan UUD 1945. Pasal 20, 21 dan 24 ini artinya segala hal yang berkaitan dengan kenotariatan dan profesi notaris tunduk dan menjalankan fungsinya berdasarkan pada Undang-undang tersebut. Dengan demikian diperlukan suatu perlindungan dan jaminan kepada notaris demi tercapainya kepastian hukum yang terelaborasi kedalam UU No. 30/2004. Meskipun disamping itu terdapat juga kode etik yang merupakan pedoman bagi para notaris dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya.

2.      Struktur hukum

Hal ini dapat dilihat adanya perkumpulan profesi Notaris, yakni yang sering dikenal dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan juga terdapat Majelis Pengawas baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, yang adanya karena hukum negara dan diangkat dan/atau dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM.

3.      Budaya hukum

Budaya sangat dipengaruhi fakta bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan semakin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Masyarakat dalam perkembangannya sangat membutuhkan suatu kepastian hukum, dimana kepastian hukum tersebut dapat diwujudkan salah satunya melalui akta-akata otentik yang dibuat notaris, sebagai salah satu produk hukum dari notaris itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum kenotariatan merupakan bagian dari system hukum nasional Indonesia.

Ditijnau dari segi tata urutan peraturan perundang yang diatur dalam pasal 7 UU No. 10/2004, hukum kenotariatan, dalam hal ini UU No. 30/2004, merupakan bagian dari system hukum nasional Indonesia, dengan artian bahwa kedudukannya berada dalam posisi ke dua dengan artian sebagai undang-undang di bawah UUD 1945.

Jika ditinjau dari Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara yang juga merupakan bagian dari system hokum nasional Indonesia berada diantara atau dalam ketiga hukum tersebut, karena:

1.      Hukum Perdata

Pada dasarnya, akta notaries hanya mengikat kedua belah pihak. Dengan kata lain, akta notaris mengikat secara keperdataan antara kedua belah pihak yang membuat akat notaris tersebut.

2.      Hukum Pidana

Dalam UU No.30/2004 tidak diatur mengenai sanksi pidana, akan tetapi notaris dapat dikenai sanksi pidana dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi tidak sertamerta ditngkap dan diadili tetapi harus melewati Mejelis Pengawas baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat.

3.      Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Negara

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan/atau dilantik oleh Negara, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Notaris merupakan perpanjangan tangan dalam hal legal, yakni membuat akta-akta tertentu. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hkum sama halnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislative.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s