Sekilas tentang Perikatan, Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatoge daad) dan Pemberian Kuasa (Surat Kuasa)

A. Perikatan

Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata, Bab I sampai dengan XVIII. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang; dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, dapat berupa keadaan, misalnya letak perkarangan yang berdekatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan[1].

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahrikan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan/perjanjian (obligation ex contractus) yang diatur dalam pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata dan bersumber dari undang-undang (obligation ex lege) yang diatur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdata.

Dalam perikatan seyogyanya terdapat tuntan akan pemenuhan suatu prestasi. Pemenuhan prestasi tersebut diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi berupa: Continue reading

Advertisements