Sekilas tentang Perikatan, Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatoge daad) dan Pemberian Kuasa (Surat Kuasa)

A. Perikatan

Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata, Bab I sampai dengan XVIII. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang; dapat berupa peristiwa, misalnya lahirnya seorang bayi, dapat berupa keadaan, misalnya letak perkarangan yang berdekatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan[1].

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahrikan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan/perjanjian (obligation ex contractus) yang diatur dalam pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata dan bersumber dari undang-undang (obligation ex lege) yang diatur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdata.

Dalam perikatan seyogyanya terdapat tuntan akan pemenuhan suatu prestasi. Pemenuhan prestasi tersebut diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi berupa:

a.       Memberikan sesuatu

Perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (leveren) dan merawat benda (prestasi) sampai saat penyerahan dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1235 KUHPerdata yang menagtur bahwa “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, sampai adanya penyerahan”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa si berutang memiliki kewajiban tertentu sembelum terjadinya penyerahan. Dengan demikian si berutang memiliki kewajiban untuk menyerahkan sesuatu yang merupakan kewajiban pokok dan untuk merawat sesuatu sampai adanya penyerahan yang merupakan kewajiban preparatoir. Kewajiban preparatoir tersebut merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh si berutang (debitor) menjelang adanya penyerahan, yang diharapkan dengan adanya kewajiban ini sesuatu tersebut tetap utuh, dalam keadaan baik.

b.      Berbuat sesuatu

Hal ini diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan biaya, rugi dan bunga”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal si berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, si berutang wajib memberikan biaya ganti kerugian. Jika si berutang tidak mau ataupun mampu menganti kerugian maka si berpiutang dapat melaksanakan pemenuhan prestasi tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh si berutang. Hal tersebut diatur diatur dalam Pasal 1241 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang”

c.       Tidak berbuat sesuatu

Hal ini diatur dalam Pasal 1242 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka  pihak manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu akan tetapi salah satu pihak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perikatan maka pihak tersebut diwajibkan memberikan ganti kerugian.

Sesuatu dikatakan telah terjadi pemenuhan prestasi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.       Harus sudah tertentu/dapat ditentukan

b.      Objek yang diperkenankan/halal ( tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan)

c.       Adanya manfaat bagi kreditur (berpiutang)

d.      Terdiri dari satu unit perbuatan

Dalam perikatan selain adanya tuntutan pemenuhan suatu prestasi, dimungkinkan juga terjadinya suatu wanprestasi.  Wanprestasi  ini dapat terjadi karena:
a.       Kesalahan debitur (si berutang)
b.      Keadaan memaksa
Seperti halnya prestasi, wanprestasi juga terdiri dari bermacam bentuk, yakni:
a.       Debitur (si berutang) tidak berprestasi sama sekali
b.      Debitur (si berutang) berprestasi tetapi tidak baik/keliru
c.       Debitur (si berutang) berprestasi tetapi tidak tepat waktu
Dalam hal pengajuan gugatan, wanprestasi berdasarkan adanya perjanjian di antara para pihak yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di sini diwujudkan dengan adanya prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi sesuai perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak maka timbullah apa yang disebut wanprestasi.
B. Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatoge daad)
Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan bagi pihak lain. Suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsure-unsur perbuatan melawan hukum yang berupa:
a.       Adanya suatu perbuatan
Perbuatan melawan hukum dimulai dengan adanya suatu perbuatan dari pelaku. Perbuatan ini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk mematuhi perintah undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
b.      Perbuatan tersebut melawan hukum
Ketika pelaku tidak melakukan apa yang telah ditetapkan baik menurut undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan maka perbuatan tersebut dianggap telah melanggar hukum yang mengakibatkan memiliki konsekuensi dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
c.       Adanya kesalahan dari pelaku
d.      Adanya kerugian bagi korban
Kerugian disini meliputi kerugian materiin maupun kerugian imateriil
e.       Adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan klausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum haruslah dilihat secara materiil karena sifat dari perbuatan melawan hukum ini harus dilihat sebagai satu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam hubungan sebab akibat terdapat dua macam teori, yakni teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira.
Dalam hal pengajuan gugatannya, perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lain meskipun diantara pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas. Dalam hal ini landasan pengajuan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain, dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melwan hukum semata-mata hanya berorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang merupakan kerugian di pihak lain.
C. Pemberian Kuasa (Surat Kuasa)
Mengenai pemberian kuasa ini diatur dalam Buku III Bab XVI KUHPerdata. Pemberian kuasa ini dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang mana suatu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk berbuat sesuatu. Hal tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mna seseorang memberikan kuasa kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Mengenai bentuk dan pemberian dari surat kuasa diatur dalam Pasal 1793 sampai dengan Pasal 1795 KUHPerdata, yakni:
a.       Surat kuasa umum
Berdasarkan pasal 1793 KUHPerdata mengatur bahwa “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun degan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan maupun secarat tulisan, pemberian kuasa yang dilakukan dengan secara tulisan dapat dibuat dalam bentuk akta umum di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat. Selain itu juga penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam.
b.      Pemberian kuasa secara cuma-cuma
Hal ini diatur berdasarkan Pasal 1794 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Pemberian kuasa terjadi secara cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh yang lebih daripada pasal 411 untuk wali”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa dapat terjadi secara cuma-Cuma, kecuali jika ditetapkan mengenai jumlah upah yang dberikan oleh si kuasa sepanjang tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan dalam Pasal 411 KUHPerdata.
c.       Surat kuasa khusus
Berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Pemberian kuasa dapat dilakukans secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa surat kuasa khusus dalam hal pemberian kuasanya telah ditentukan secara khusus di dalam surat kuasa tersebut.


[1] Muhamad,Abdulkdir. Hukum Perikatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s