Ide tentang Hukum

Konsep Tentang Hukum

Jika kita berbicara maka ilmu hukum maka tidak akan terlepas dari konsep tentang hukum. Menurut Kaplan, konsep adalah suatu pengetahuan dimana bertujuan untuk memberikan tentang informasi mengenai sesuatu[1]. Konsep tentang hukum berkaitan pada masalah metodologi. Konsep tersebut dipakai untuk merumuskan banyak pengertian yang tercakup di dalamnya, baik variasi maupun perbedaan dalam salah satu istilah saja. Suatu konsep membentuk suatu pengertian tertentu dalam pikiran seseorang, sehingga mempunyai arti di dalam diri orang itu. Sehingga konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran kita[2]

Konsep tentang hukum tidak lepas dari disiplin hukum. Disiplin hukum diartikan sebagai suatu sistem ajaran sebagai suatu norma, dan hukum sebagai suatu kenyataan[3].

 

Kebutuhan Akan Hukum

Hukum itu ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seperti yang ada pada asas ibi ius ibi societas. Oleh sebab itu hukum hendaknya mengikuti perkembangan yang ada dalam kehidupan masyarakat agar dapat mengakomodir permasalahan yang ada. (Kaedah/norma) Hukum tidaklah cukup untuk mengakomodir semua permasalahan yang terjadi maka diperlukan hal-hal lain (kaedah/norma), seperti keadah/norma social. Kaedah sosial bertujuan untuk mengatur dan melindungi hubungan antara manusia dengan sesamanya. Kaedah sosial ini dibagi dalam dua aspek kehidupan, yaitu aspek kehidupan pribadi dan aspek kehidupan antar pribadi. Adapun kaedah sosial dengan aspek kehidupan pribadi dibagi lagi menjadi dua kaedah sosial, yakni kaedah keagamaan atau kaedah kepercayaan, dan kaedah kesusilaan. Sedangkan kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi dibagi menjadi  dua kaedah, yakni kaedah sopan santun dan kaedah hukum[4].

a.       Kaedah keagamaan atau kaedah kepercayaan

Kaedah sosial yang berasal dari Tuhan, yang berisikan perintah, dan larangan-larangan yang merupakan tuntunan hidup manusia untuk hidup secara baik dan benar. Kaidah ini bertujuan untuk menyempurnakan hidup manusia agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kaidah keagamaan ini hanya member kewajiban-kewajiban kepada manusia kepada Tuhan, dan kepercayaan semata kepada Tuhan. Sanksi bila melanggar kaidah ini adalah dosa, dimana akibatnya tidak masa sekarang, tetapi pada masa yang akan datang.

b.      Kaedah kesusilaan

Kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu, yang menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaedah ini ditujukan agar manusia terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan hidup manusia dan melarang manusia untuk berbuat jahat. Adapun yang menjadi sumber kaedah kesusilaan adalah dari dalam diri manusia itu sendiri, yang berupa suara hati manusia. Sanksi terhadap pelanggaran kaedah ini adalah perasaan menyesal, rasa malu, takut, merasa bersalah, jadi kaedah ini bersifat otonom.

c.       Kaidah kesopanan/ sopan-santun

Kaedah kesopanan ini ditujukan pada sikap lahir perilakunya yang konkret demi ketertiban dan bertujuan menciptakan perdamaian. Sopan santun ini hanya mementingkan tata lahir saja. Kaedah sopan santun ini disetiap daerah/negara berbeda, tergantung pada kebiasaan masing-masing masyarkat. Sanksi terhadap kaedah ini bila dilanggar adalah celaan, cemoohan, bahkan dikucilkan dari masyarakat.

d.      Kaedah hukum

Kaedah ini dibuat oleh masyarakat yang berwenang/penguasa yang berwenang yang mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara. Kaedah ini ditujukan pada setiap perbuatan lahir manusia atau perbuatan lahir manusia secara konkret. Kaedah ini berasal dari luar diri manusia yang memaksakan kehendaknya pada kita. Berbeda dengan ketiga kaedah sosial yang lain, sanksi terhadap pelanggaran kaedah ini dapat dipaksakan.

 

Hukum, Moral dan Etika

1.      Hukum

a.       Pengertian:

Mengenai pengertian tentang hukum, belum terdapat pengertian yang baku tentang hukum. Banyak terdapat pengertian yang berbeda-beda diantara para ahli, diantaranya:

1)      Hans Kelsen

Hukum merupakan suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi

2)      John Austin:

Hukum merupakan seperangkat aturan tingkah laku yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat, yang di dalamnya mengandung otoritas tertinggi

3)      Leon Duguit

Hukum merupakan tingkah laku warga masyarakat, yang merupakan aturan dimana daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran

4)      Holmes & Llewellyn

Hukum merupakan apa yang akan diputuskan oleh pengadilan atau hakim tentang suatu persengketaan

5)      Oppenheim

A body of rules for human conduct within a community which by common consent this community shall be enforced by external power[5]

Kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peruturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi[6].

b.      Latar belakang/alasan munculnya (kaedah/norma) hukum

            Hukum muncul karena perlindungan kepentingan masyarakat yang diberikan oleh kaedah agama, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan dianggap belum memuaskan, hal ini dikarenakan:[7]

1)      Sanksi yang diberikan oleh ketiga kaedah tersebut belum tegas dan kurang dirasakan secara langsung, misal:

a)      Kaedah agama, sanksinya baru akan dirasakan nanti di akherat

b)      Kaedah kesusilaan, sanksinya dari hati nurani si pelaku

c)      Kaedah kesopanan, sanksinya hanyalah berasal dari lingkungan masyarakat seperti dikucilkan, cemo’ohan

2)      Masih banyak kepentingan masyarakat yang belum terlindungi oleh ketiga kaedah tersebut, misalnya tidak mengatur cara melangsungkan perkawinan yang menjamin kepastian hukum

c.       Isi kaedah hukum

Menurut isinya, kaidah hukum berisi perintah (missal: HTN), perkenaan/perbolehan (hukum perdata) dan larangan (hukum pidana). Menurut Satjipto Raharjo, tidak setiap peraturan hukum merupakan kaedah hukum. Suatu kaedah hukum berisi perintah atau larangan. Untuk memastikan apakah dalam sebuah peraturan hukum merupakan kaidah hukum, kita akan menjumpai suatu kaidah hukum atau tidak, kedua hal tersebut dipakai sebagai ukuran. Dengan ukuran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak setiap peraturan hukum mengandung kaedah hukum di dalamnya. Beberapa peraturan hukum yang tidak mengandung kaedah hukum adalah:

1)      Peraturan-peraturan yang termasuk ke dalam hukum acara

2)      Peraturan-peraturan yang berisi rumusan-rumusan pengertian yang dipakai dalam suatu peraturan hukum

3)      Peraturan-peraturan yang memperluas, membatasi atau merubah isi peraturan lain

4)      Peraturan-peraturan yang hanya menunjuk kepada peraturan lain

d.      Sifat kaedah hukum

Menurut sifatnya, kaedah hokum dibedakan menjadi dua, yakni:

1)      Kaedah hukum yang bersifat memaksa atau imperative; biasanya terdapat dalam peraturan hukum yang berisi perintah, larangan.

2)      Kaedah hukum yang bersifat pelengkap atau subsidair; biasanya terdapat dalam peraturan hukum yang sifatnya boleh digunakan, boleh tidak digunakan atau peraturan hukum yang baru berlaku apabila dalam perjanjian yang dibuat para pihak ada sesuatu hal yang yang tidak diatur. Biasanya bersifat mengisi kekosongan hukum, selain itu juga terdapat dalam peraturan hukum yang berisi perkenaan.

2.      Moral

Moral berasal dari bahasa Latin yakni mos jamaknya moses yang memiliki arti sama dengan etika yakni kebiasaan atau adat. Maksud dari moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan tertulis maupun lisan, tentang bagaimana manusia harus hidup  dan bertindak agar menjadi manusia yang baik[8]. Norma moral adalah aturan tentang bagaimana  manusia harus hidup supaya manusia menjadi baik sebagai manusia.

Sumber moral ini adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang dan sumber dasarnya adalah tradisi atau adat istiadat, ajaran agama-agama atau ideology tertentu. Ajaran moral memuat pandangan-pandangan tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang terdapat di antara manusia.

3.      Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni ethos (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat berarti tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak ethos adalah ta etha yang memiliki arti adat kebiasaan[9]. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Etika dapat dijelaskan dalam tiga arti, yakni:[10]

a.       Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral;

b.      Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

c.       Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Etika dapat mengandung norma kesusilaan (sikap dan perilaku), maupun norma kesopanan (perilaku antar manusia) dan dapat dipengaruhi norma agama dan norma hukum.

  4.      Hubungan antara hokum, moral dan etika

Hukum, moral dan etika berkaitan dengan penegakan hukum dan perilaku para penegak hukum dan pelaku-pelaku yang bergerak di bidang hukum. Moral dan etika pada hakekatnya merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara benar dan layak. Dengan demikian prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral termasuk aturan-aturan untuk melaksanakannya.

Hubungan antara hukum dan etika dapat disimpulkan dengan melihat arti dari etika tersebut. Berdasarkan arti dari etika yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dengan etika itu berkenaan dengan perilaku seseorang yang berkecimpung dalam bidang hukum. Misalnya advokat tidak bermoral, artinya perbuatan advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku dalam kelompok profesi advokat. Dengan kata lain, hubungan hukum dengan etika tercermin dalam etika profesi hokum/kode etik profesi hukum.

 

Fungsi Hukum

Fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia. Adapun tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat. Kalau kepentingan manusia itu terlindungi maka keadaan masyarakat akan tertib. Kaedah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatantan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai yaitu ketertiban masyarakat[11].

 

Tujuan Hukum Indonesia

Menurut Kansil, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum tersebut harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat[12] Menurut L.J. van Apeldorn, hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai.

Dalam hal mengenai tujuan hukum, terdapat tiga teori yang membahas mengenau tujuan hukum, yakni: 

1.       Teori etis

Menurut teori etis, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Isi hokum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita (etika) mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Menurut Aristoteles, hukum mempunyai tugas suci, yaitu memberikan kepata tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya (ius suum cuique tribure), sesuai dengan jasanya masing-masing. Keadilan di sini bukan lah keadilan mutlak dan tidaklah sama dengan persamaan. Berbicara mengenai keadilan, terdapat dua macam keadilan, yakni:

a)      Keadilan distributif (distributive justice/justicia distrubutiva)

Merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian menurut jasanya masing-masing. Keadilan distributif ini tidak menuntut agar setiap orang mendapat bagian sama banyaknya. Keadilan distributif ini bukan berdasarkan persamaan melainkan perbandingan. Keadilan ini lebih menguasai hubungan antara Negara/pemerintah dengan masyarakat/rakyat.

b)      Keadilan komutatif (commutative justice/ justicia commutativa)

Merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasanya masing-masing. Keadilan ini lebih menguasai hubungan antara perseorangan, hubungan antara orang yang satu dengan yang lain; missal: hubungan-hubungan hokum yang bersifat keperdataan.

2.      Teori utilitas/utilitaris/eudaemonistis

Tujuan hukum adalah menjamin tercapainya kebahagiaan sebesar-besarnya untuk jumlah orang yang sebanyak-banyaknya. Menurut Jeremy Bentham yang merupakan penganut teori ini, hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang; hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini mendasarkan pandangan ekonomi, dalam pemikiran mereka, pergaulan hidup menghendaki pemberian keperluan hidup yang sebanyak-banyaknya kepada para anggota masyarakatnya dengan mengusahakan sekecil-kecilnya.

3.      Teori campuran

Muncul karena adanya kelemahan dari teori etis dan teori utilitas. Menurut J.H.P Bellefroid, isi hokum harus ditentukan menurut dua azas, yaitu keadilan dan kefaedahan; van Apeldorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dan adil. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern probadi, yang selanjutnya dengan menghubungkannya dengan tugas hukum, dikatakan bahwa kehidupan bersama dapat tertib hanya jika ada kepastian dalam hubungan sesame manusia, dan pribadi akan tenang kalau dapat menerima apa yang sebanding dengan segala perilaku atau sikap tindakannya; Sudikno Mertokusumo, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

 Mengenai tujuan hukum di Indonesia, telah tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahtrean umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ironisnya, tujuan hukum di Indonesia belumlah sepenuhnya telah terwujud, seperti dalam halnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; masih banyak warga Negara Indonesia belum mendapat perlindungan dari Negara, seperti yang kita ketahui masih banyak para TKI yang berada di luar negeri mendapat siksaan bahkan meninggal atau mendapat sangsi dari pengadilan Negara  lain akan tetapi  Negara acapkaliu terlambat bahkan seakan-akan tidak dapat berbuat apa-apa untuk melindungi warga Negara Indonesia.


[1] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 273

[2] Ibid

[3] Teguh Prasetyo dan Abdul Karim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 40

[4] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 5

[5] Harry Purwanto, Hand Out Mata Kuliah Politik Hukum Kenotariatan Semester Ganjil 2010/2011, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

[6]   Ibid, hlm. 11

[7]  Eddy O.S Hiareij, Hand Out  Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

[8] Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 51

[9] Ibid

[10] Ibid

[11] Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 11

[12] CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40

One thought on “Ide tentang Hukum

  1. berbagai sarjana hukum menuliskan tentang tujuan hukum. akan tetapi pada hakekatnya hukum adalah sebagai alat, hukum tidaklah mempunyai tujuan, akan tetapi manusianyalah yang mempunyai kepentingan tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s