Sekilas tentang Hak Pengelolaan (di Kota Batam)

  1. Pengertian Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan adalah suatu hak atas tanah yang tidak sama sekali ada istilah dalam UUPA dan khusus hak ini demikian pula luasnya terdapat di luar ketentuan dari UUPA[1]. Hak Pengelolaan lahir dan berkembang sesuai dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perkantoran yang terdapat di kota-kota besar mempergunakan tanah dengan Hak Pengelolaan.[2]

Menurut Effendi Perangin[3], nama Hak Pengelolaan berasal dari bahas Belanda beheersrecht yang diterjemahkan dengan hak penguasaan. Hak penguasan ini dimiliki oleh instansi pemerintah, jawatan atau depertemen.

Menurut A.P Parlindungan, cikal bakal Hak Pengelolaan lahan sangat unik. Semulah istilahnya diambil dari bahasa belanda yaitu beheersrecht, yang diterjemahkan menjadi hak penguasaan. Hak penguasaan dimaksud adalah hak penguasaan atas tanah-tanah Negara.[4]

Menurut R. Atang Ranoemiharjda[5], Hak Pengelolaan adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanah yang dikuasai oleh Negara dan hanya dapat diberikan kepada badan-badan hukum pemerintah atau pemerinta daerah baik untuk dipergunakan untuk usahanya sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga.

Menurut Boedi Harsono, bahwa Hak Pengelolaan pada hakikatnya bukan hak atas tanah, melainkan merupakan “gempilan” hak menguasai dari Negara. Pemegang Hak Pengelolaan mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki bagi keperluan usahanya tetapi itu bukan tujuan pemberian hak itu kepadanya. Tujuan utamanya adalah bahwa tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan.[6]

Menurut Maria S.W. Sumardjono, Hak Pengelolaan merupakan “bagian” dari hak menguasai dari Negara yang (sebagian) kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Oleh karena itu, Hak Pengelolaan merupakan fungsi/kewenangan public sebagimana hak menguasai dari Negara dan tidak tepat untuk disamakan dengan “hak” sebagimana diatur dalam pasal 16 UUPA karena hak atas tanah hanya menyangkut aspek keperdataan. [7] Continue reading

Advertisements