Sidik Jari Dalam Akta Notaris

Seperti yang diketahui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tetang Jabatan Notaris telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 2014. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini terjadi beberapa perubahan, diantaranya:
1. Penambahan masa magang calon Notaris
2. Adanya sidik jari dalam Akta Notaris
3. Pemerikasaan Akta Notaris

Di sini saya coba membahas sedikit tentang sidik jari dalam Akta Notaris. Sidik jari dalam Akta Notaris pada dasarnya bukanlah hal baru dalam Akta Notaris, sidik jari sebelum diundangkannya undang-undang ini digunakan sebagai penganti tanda tangan dan/atau paraf bagi pihak (penghadap) dalam Akta Notaris jika tidak dap membaca/menulis, sedangkan dalam undang-undang yang baru merupakan sebuah kewajiban. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) hufuf c yang menentukan bahwa:

“(1) Dalam menjalankan jabatanyan, Notaris wajib:
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”

Sejauh pengamatan saya, tidak ada pengaturan (tidak ditentukan) mengenai jari mana yang digunakan untuk sidik jari tersebut. Meskipun tidak ada pengaturannya, diberi pedoman mengenai jari yang digunakan yakni menggunakan jempol tangan, yang sejauh pengamatan saya menggunakan jempol tangan kanan tetapi hal tersebut bukan merupakan pemutlakan, dimungkinkan menggunakan jari yang lain.

Apakan dengan tanpa sidik jari Aktar Notaris tersebut akan menjadi batal dan/atau menurunkan derajatnya menjadi akta di bawah tangan? Continue reading

Advertisements

Bukan Sekedar Jalan-Jalan Biasa

10383493_10203911967023913_7555149350116397703_n

Akhir bulan yang lalu (Mei) saya dan beberapa teman Laziali Jogja mengadakan perjalanan cukup jauh sesalah satu kota di daerah Jawa Timu, Kota Batu Malang. Sudah cukup lama rencana ini diobrolkan tetapi baru fix jadi menjelang hari keberangkatan yang sudah direncanakan sejak awal.
Kami ke Kota Batu, Malang bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa tetapi juga untuk berpartisipasi di event besar komunitas fans club, LAZIO INDONESIA yakni GATHERING NASIONAL. Awalnya kami ragu, masih belum ada kepastian untuk ikut berpartisipasi tetapi mengingat event tersebut event besar dan penting, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat.
Gathreing Nasional ini bukan hanya sekedar ajang kumpul-kumpul biasa, silaturahmi tetapi ajang untuk membawa komunitas ini ke arah yang lebih baik karena inti Gathering Nasional ini adalah pembahasan AD/ART dan pemilihan Presiden periode berikutnya. Dari awal, di media social komunitas sudah ramai dibincangkan mengenai event ini, beberapa ada yang menanyakan acara jalan-jalan ke daerah wisata sekitar tempat penyelenggaraan dengan (mungkin) melupakan inti dari event tersebut.
Kami (perwakilan Laziali Jogja) berangkat menuju Kota Batu, Malang Sabtu malam menggunakan satu mobil, berkendara dengan santai mengingat masih panjangnya waktu yang kami punya. Selama dalam perjalanan pun, selain obrolan santai dan bercanda, diselipkan obrolan (sedikit) serius mengenai event tersebut, membahas apa yang akan diwacanakan, dibahas ketika pembahasan AD/ART dan membahas mengenai calon-calon Presiden , siapa yang menurut kami cocok untuk mengkoordinir komunitas ini, yak arena ini bukan sekedar jalan-jalan biasa. Continue reading

Sekilas tentang Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik
Hak Milik yang merupakan salah satu macam hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengertian Hak Milik berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa :

“Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6”

Hak Milik bersifat turun-menurun maksudnya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang Hak milik atas tanah, tetapi dapat juga dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila pewaris meninggal dunia, oleh karena itu Hak Milik jangka waktunya tidak terbatas. Hak Milik bersifat terkuat maksudnya bahwa Hak Milik merupakan induk dari macam hak atas tanah lainnya dan dapat dibebani oleh hak atas tanah lainnya, seperti Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Hak Milik bersifat terpenuh maksudnya Hak Milik menunujuk luas wewenang yang diberikan kepada pemegang Hak Milik dalam menggunakan tanahnya baik untuk usaha pertanian maupun untuk mendirikan bangunan.
Hak Milik bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh bukan berarti bahwa Hak Milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini Ini dimaksudkan untuk membedakan Hak Milik dengan hak-hak atas tanah lainnya yang dimiliki oleh individu. Dengan kata lain, Hak Milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh diantara hak-hak atas tanah lainnya.
berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga Hak Milik juga mempunya fungsi social, artinya bahwa Hak Milik yang dipunyai subjek hak (pemegang hak) tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Fungsi sosial dari Hak Milik harus ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat.

2. Subyek Hak Milik
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UUPA, maka yang dapat mempunyai Hak Milik adalah:

“a. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik
b. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya.
c. Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh Hak Milik karena Pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan tersebut. Jika sesudah jangka waktu itu lampau Hak Milik tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
d. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia juga memperoleh kewarganegaran asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak miik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hanya warga negara Indonesia tunggal yang dapat mempunyai Hak Milik, orang asing tidak diperbolehkan untuk mempunyai Hak Milik. Orang asing dapat mempunyai tanah dengan Hak Pakai yang luasnya terbatas. Continue reading