Sidik Jari Dalam Akta Notaris

Seperti yang diketahui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tetang Jabatan Notaris telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 2014. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini terjadi beberapa perubahan, diantaranya:
1. Penambahan masa magang calon Notaris
2. Adanya sidik jari dalam Akta Notaris
3. Pemerikasaan Akta Notaris

Di sini saya coba membahas sedikit tentang sidik jari dalam Akta Notaris. Sidik jari dalam Akta Notaris pada dasarnya bukanlah hal baru dalam Akta Notaris, sidik jari sebelum diundangkannya undang-undang ini digunakan sebagai penganti tanda tangan dan/atau paraf bagi pihak (penghadap) dalam Akta Notaris jika tidak dap membaca/menulis, sedangkan dalam undang-undang yang baru merupakan sebuah kewajiban. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) hufuf c yang menentukan bahwa:

“(1) Dalam menjalankan jabatanyan, Notaris wajib:
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta”

Sejauh pengamatan saya, tidak ada pengaturan (tidak ditentukan) mengenai jari mana yang digunakan untuk sidik jari tersebut. Meskipun tidak ada pengaturannya, diberi pedoman mengenai jari yang digunakan yakni menggunakan jempol tangan, yang sejauh pengamatan saya menggunakan jempol tangan kanan tetapi hal tersebut bukan merupakan pemutlakan, dimungkinkan menggunakan jari yang lain.

Apakan dengan tanpa sidik jari Aktar Notaris tersebut akan menjadi batal dan/atau menurunkan derajatnya menjadi akta di bawah tangan?

Mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal’’

Penjelasannya sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Maksud di sini mereka (para pihak) secara bebas atau dengan kebebasan, sepakat untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain. Kesepakatan bisa dilakukan secara tegas (dilakukan secara tertulis/lisan) dan secara diam (dilakukan secara melakukan suatu perbuatan/sikap).
Suatu perjanjian tidak memenuhi unsure kebebasan jika mengandung unsure-unsur dari salah satu di bawah ini yakni:

a. Unsur paksaan

Paksaan di sini bisa berupa paksaan terhadap mental, fisik maupun hal lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

b. Unsur kekeliruan

Kekeliruan di sini dapat berupa keliru terhadap orang dan/atau keliru terhadap barang.

c. Unsur penipuan

Penipuan di sini dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan di sini berarti bahwa seseorang tersebut cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, syaratnya:
a. sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah;
b. tidak sedang berada di bawah pengampuan yakni orang yang sudah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. (Dapat dilihat lebih lanjut Pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPerdata)

3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu ini berkaitan dengan wujud barang/benda yang menjadi objek perjanjian tersebut.

4. Suatu sebab yang halal

Hal ini berkaitan juga dengan objek dari perjanjian tersebut apakah objek tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai akta otentik, diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menentukan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut suatu akta harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Akta otentik harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum.

Pejabat umum adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas seperti Notaris, Panitera, Juru Sita, Hakim, Pegawai Catatan Sipil, Kepala Daerah dan lain-lain. Jadi suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan undangundang akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu dapat dibedakan atas :
a) Akta yang dibuat oleh pejabat (akta relaas) ;
b) Akta yang dibuat dihadapan pejabat (partij akta) ;

2. Akta otentik itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai bentuk dari akta otentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah isi dari akta otentik itu. Akta-akta otentik yang dibuat oleh para pejabat umuim pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi dan lainlain mempunyai bentuk yang beragam, tetapi mengenai bentuk isi sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, tetapi isi atau apa-apa yang harus dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan mana maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk (vorm) yang serupa.

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu harus dibuat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Untuk mengetahui pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik atau yang dihadapannya dapat dibuat akta otentik, dapat dilihat dalam Pasal 1 UUJN yang menentukan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau beradasrkan undang-undang lainnya“

Sedangkan mengenai kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang menentukan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan Pasal 1 UUJN tersebut di atas, jelas bahwa suatu akta otentik di bidang keperdataan (berdasarkan hukum perdata), Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya, baik akta itu diharuskan oleh permintaan orang-orang yang berkepentingan kecuali untuk akta-akta tertentu yang secara tegas disebut dalam peraturan perundang-undangan, bahwa selain Notaris terdapat pejabat lain yang berwenang membuatnya, atau untuk pembuatan akta otentik tertentu pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Jadi wewenang Notaris itu merupakan wewenang yang bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lain yang bukan Notaris itu adalah bersifat khusus atau bersifat pengecualian.

Kesimpulan:

Ketiadaan sidik jari dalam Akta Notaris yang diatur dalam UUJN tidak menjadikan Akta Notaris tersebut batal dan menjadi turun derajatnya menjadi akat di bawah tangan, tanpa sidik jari pun Akta Notaris tetap sah dan tetap merupakan Akta Otentik. Ketiadaan sidik jari ini berakibat adanya sanksi terhadap Notaris tersebut yang diatur dalam Pasal 16 ayat 11 yang menentukan bahwa:

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat”

Selain itu juga menurut pandangan saya, sidik jari ini sebagai ‘pengaman’ bagi Notaris sendiri jikalau dikemudian hari terdapat pihak yang memungkiri/tidak mengakui bahwa pihak tersebut telah menyepakati bahkan menandatangani suatu perjanjian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s