Sekilas tentang Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam (BP Batam)

Kota Batam merupakan salah satu kota/kabupaten berkembang di Indonesia. Kota Batam memiliki karakteristik tersendir dibandingkan dengan kota/kabupaten yang lain yakni dengan adanya Hak Pengelolaan (HPL) yang dimana badan yang berwenang terhadap hak ini adalah Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam yang dikenal dengan BP Batam yang dahulunya bernama Otorita Pengembanagn Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam

a. Landasan hukum
Pada awalnya pengelolaan Kota Batam berada di bawah kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industir Pulau Batam yang dikenal dengan Otorita Batam, akan tetapi dalam perkembangannya Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam yang dikenal dengan BP Batam. Adanya BP Batam sebagai suatu badan otorita di pulau batam tidak lepas dari beberapa dasar hukum yang menjadi landasan berdiri dan adanya BP Batam. Adapun landasan hukum BP Batam tersebut yaitu:
1) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam;
2) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;
3) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1971 tentang Penunjukan Dan Pemanfaatan Beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse Di Daerah Pulau Batam;
4) SK Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam;
5) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Indsutri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau;
7) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam Dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
8) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 tentang Penambahan Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Bonded Warehouse;
9) Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam Dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat;
10) SK Ketua BPN Nomor 9-VIII-1993 tentang Pengelolaan Dan Pengurusan Tanah Di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang Dan Pulau-Pulau Sekitarnya;
11) Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam;
12) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
13) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
14) Keputusan Bersama Walikota Batam dan Ka. OB Nomor 05/SKB/HK/VI/2000 tentang Pembentukan Dan Susunan Tim Perancang Draft Peraturan Pemerintah Tentang Pengaturan Hubungan Kerja Pemerintah Kota Batam Dengan Badan Otorita Batam;
15) Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat Atas Kepres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;
16) Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Kepres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam;
17) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007;
19) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
20) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
21) Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas;
22) Peraturan Ketua BP Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
23) SK Ketua BP Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Ketua Dewan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

b. Sejarah singkat
Batam dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam.
Pengembangan Pulau Batam dilaksanakan dalam beberapa periode yang setiap periode dikeluarkan Surat Keputusan Presiden atau Menteri maupun Dirjen. Pembagian periode tersebut sebagai berikut:
1) Periode Persiapan (Tahun 1971-1976)
Pada periode ini Otorita Batam diketuai oleh Dr. Ibnu Sutowo. Periode ini pengembangan Batam lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai.
Pada periode ini dikeluarkan beberapa Keputusan Presiden, yaitu:
a) Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970 tentang Proyek Pengembangan Pulau Batam.
b) Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971 tentang Pembangunan Pulau batam dengan membentuk Badan Pimpinan Daerah Industri (Badan Penguasa) dan bertanggung jawab kepada Presiden.
c) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tangga1 22 November 1973 tentang seluruh Pulau Batam dinyatakan sebagai daerah industri.
Pada tanggal 26 Agustus 1974 pemerintah menunjuk beberapa lokasi di Sekupang, Batu Ampar dan Kabil di Pulau Batam sebagai Bonded Ware House dan menunjuk PT. Persero Batam sebagai penguasa Bonded Ware House.

2) Periode Konsolidasi (Tahun 1975-1978)
Dalam periode ini yang menjabat sebagai Ketua Otorita Batam adalah Prof. Dr. Soemarlin. Periode ini metitikberatkan konsolidasi dan pemeliharan prasarana-prasarana dan aset-aset yang ada sehubungan dengan krisis yang timbul dalam Pertamina.
Dalam periode ini dikeluar Surat Keputusan sebagai berikut:
a) Dengan adanya resesi dalam tubuh Pertamina pada tahun 1975 maka terjadi pengalihan tanggung jawab pembangunan daerah industri Pulau Batam dari Pertamina ke tangan Pemerintah.
b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Pulau Batam.
c) Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 147/Kpb/V/1977 pada tanggal 14 Mei tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Nomor 150/LML/1977 tentang Pengembangan Lalu Lintas Perdagangan sesuai kebijaksanaan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
d) Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 7 Febuari 1978 tentang Pemberian Perlimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Pemohonan Penanaman Modal di Pulau Batam.
Pada tanggal 24 November 1978 Pemerintah menetapkan seluruh wilayah Pulau Batam sebagai wilayah Bonded Ware House

3) Periode Pemantapan Rencana dan Lanjutan Pembangunan Prasarana Utama (Tahun 1978-1983)
Ketua Otorita Batam pada periode ini dijabat oleh Prof. Dr. Ing. B.J Habibie. Periode ini rencana pengembangan disesuaikan dengan rencana strategi pengembangan, strategi pembangunan nasional dan situasi ekonomi dunia yang sedang mengalami resesi.
Surat Keputusan yang dikeluarkan dalam periode ini yaitu:
a) Keputusan Presiden Nomor 194/M/1978 tanggal 29 Agustus 1978 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ing. B.J Habibie sebagai Ketua Otorita Batam dan Mayjend TNI Soedarsono D sebagai Ketua Badan Pelaksana.
b) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PW-10-01-83 tanggal 7 Juni 1980 tentang Penetapan Pulau Batam Sebagai Daerah Berstatus Khusus di Bidang Keimigrasian.
c) Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 7/KP/I/1983 tanggal 19 Januari 1983 tentang Pelimpahan Wewenang di Bidang Perdagangan dan Koperasi.
Pada tanggal 9 Maret 1983 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.

4) Periode Penanaman Modal dan Indutri serta Pengembangannya (Tahun 1983 sampai sekarang)
Pada tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh Presiden RI prasarana-prasarana utama. Sejak periode ini daerah industri Pulau Batam dipasarkan secara luas dan secara nyata sudah menunjukkan pengembangan dan hasilnya. Pada tahun 1984 ditetapkan semua wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau Janda Berias, Tanjung Sau, Ngenang, Kasem dan Moi-Moi sebagai Bonded Area. Pada periode ini dibagi menjadi beberapa periode, yakni:
a) Tahun 1992
Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992, wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi wilayah BARELANG (Pulau Batam, Rempang, Galang dan pulau-pulau sekitarnya) dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 KM2 (115% dari luas Singapura).
b) Tahun 1998
Periode pengembangan pembangunan prasarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investas.dengan ketuai oleh Ismet Abdullah.
c) Tahun 1999 (Otonomi Daerah)
Dalam tahun 1999 ini sebagai implementasi Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 maka Kota Batam yang pada awalnya merupakan Kota Administratif Batam statusnya berubah menjadi daerah otonom Kota Batam, yang mempunyai 20 kewenangan daerah yang sama dengan daerah otonom lainnya di Indonesia.
Dalam rangka menjalankan visi dan misi untuk mengembangkan Kota Batam, kemudian dibangun infrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya sehingga pariwisata diminati dan mampu bersaing dengan kawasan Asia Pasifik.
Berbagai kemajuan pembangunan telah banyak dicapai seperti tersedianya berbagai lapangan usaha yang mampu menampung angkatan kerja yang berasal hampir dari seluruh daerah di tanah air. Begitu juga dengan jumlah penerimaan daerah maupun pusat dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh maraknya kegiatan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata di daerah. Batam sebagai daerah yang sedang berkembang tidak terlepas dari munculnya berbagai masalah sosial.
Dalam rangka penyempurnaan pengembangan Kota Batam yang sedang berlangsung maka pembangunan saat ini difokuskan kepada kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan program social development. Hal ini diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan sosial yang timbul sebagai eksternalitas negatif dari pembangunan yang telah terjadi selama 30 tahun tersebut.

c. Visi dan Misi Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam)
Visi BARELANG adalah menjadikan Batam sebagai kawasan tujuan investasi terbaik di Asia Pasifik
Misi BARELANG adalah menyediakan jasa kepelabuhan kelas dunia, menjadikan kawasan investasi yang berdaya saing internasional dan menyediakan sumber daya organisasi yang professional.

d. Kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam)
Kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Indusri Pulau Batam (OPDIPB) ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam. Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditentukan bahwa:
“Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada ketua otorita pengembangan daerah industri pulau batam dengan wewenang :
a. Merencanakan peruntukkan dan penguasaan tanah tersebut;
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai sesuai dengan ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasala 43 UUPA;
d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.”

Berdasarkan pasal di atas bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) berwenang atas peruntukan dan penggunaan tanah di Kota Batam. Hal ini yang membedakan antara Kota Batam dengan Kota/Kabupaten lainnya.
d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan.”

Berdasarkan pasal di atas bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) berwenang atas peruntukan dan penggunaan tanah di Kota Batam. Hal ini yang membedakan antara Kota Batam dengan Kota/Kabupaten lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s