Hubungan Antara BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam

Kota Batam merupakan daerah yang semenjak awal pembentukkan diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia. Dalam pengembangan wilayah Kota Batam, untuk mendukung dan memperlancar proses pengembangan wilayah industry, perdagangan, pariwisata dan alih kapal maka dalam bidang pertanahan di Kota Batam sejak awal berada dalam bentuk Hak Pegelolaan. Terjadinya perubahan status wilayah Kota Batam yang sebelumnya merupakan kotamadya administrative kemudian menjadi kota otonom menyebabkan timbulnya perubahan kewenangan yang selama ini berpusat pada Otorita Batam. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan adanya peralihan kewenangan sehingga memperbesar peran dan kedudukan Pemerintah Kota Batam dalam hal pembangunan di Kota Batam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

Sebagaimana telah diketahui, Kota Batam meskipun merupakan sebuah wilayah administrative dari sebuah kota otonom namun dalam hal pertanahan Kota Batam berbeda dengan daerah lainnya. Hal yang menjadikan Kota Batam berbeda dengan daerah lainnya adalah dengan adanya Hak Pengelolaan.

Sebagai daerah otonom maka kewenangan Pemerintah Kota Batam mencakup bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Pemerintah Kota Batam tidak memiliki kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama.

Berkaitan dengan status tanah di Kota Batam, status hokum tanah di Kota Batam dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pertama, tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan yang meliputi seluruh Pulau Batam; kedua, tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam (sebagian tertentu kawasan reklamasi di Batam Centre); dan ketiga, tanah yang bukan berada di atas Hak Pengelolaan yang berada di atas tanah Negara selain dari Pulau Batam.[1] Khusus terhadap katagori kedua yakni tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 berubah menjadi Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan. Continue reading

Advertisements

Sekilas tentang Kantor Pertanahan Kota Batam

Visi, Misi dan Strategi

Visi, misi dan startegi pembangunan pertanahan adalah sejalan dengan visi, misi dan pembangunan Kota Batam. Visi Kantor Pertanahan Kota Batam dalam era globalisasi dan dinamika pembangunan masa depan serta terwujudnya Batam sebagai bandar dunia yang madani melalui catur tertib pertanahan maka penguasaan tanah dan penatagunaan tanah serta hubungan hukum antara tanah dengan warga Negara harus dikembangkan dalam suasana yang menjamin adanya:

a. Perlindungan dan pemberian peluang yang sama bagi tiap warga Negara untuk memiliki tanah sebagai sumber kehidupan.

b. Pemerataan penguasaan tanah yang adil dan pencegahan penguasaan tanah secara berlebih dan pencegahan polarisasi pengusaan tanah.

c. Pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, seimbang dan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak yang dimaefestasikan ke dalam bentuk:

  1. Pencegahan penelantaran tanah;
  2. Pemerataan tanah yang berdaya guna;
  3. Pengawasan larangan alih guna tanah dari pertanian yang produktif/subur kepenggunaan untuk non pertanian;
  4. Perlindungan kepada golongan ekonomi lemah;
  5. Pencegahan pemanfaatan yang bersifat monopoli;
  6. Asas fungsi sosial dari hak atas tanah;
  7. Pelestarian dan peningkatan daya dukung tanah.

Continue reading