Hubungan Antara BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam

Kota Batam merupakan daerah yang semenjak awal pembentukkan diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia. Dalam pengembangan wilayah Kota Batam, untuk mendukung dan memperlancar proses pengembangan wilayah industry, perdagangan, pariwisata dan alih kapal maka dalam bidang pertanahan di Kota Batam sejak awal berada dalam bentuk Hak Pegelolaan. Terjadinya perubahan status wilayah Kota Batam yang sebelumnya merupakan kotamadya administrative kemudian menjadi kota otonom menyebabkan timbulnya perubahan kewenangan yang selama ini berpusat pada Otorita Batam. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan adanya peralihan kewenangan sehingga memperbesar peran dan kedudukan Pemerintah Kota Batam dalam hal pembangunan di Kota Batam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

Sebagaimana telah diketahui, Kota Batam meskipun merupakan sebuah wilayah administrative dari sebuah kota otonom namun dalam hal pertanahan Kota Batam berbeda dengan daerah lainnya. Hal yang menjadikan Kota Batam berbeda dengan daerah lainnya adalah dengan adanya Hak Pengelolaan.

Sebagai daerah otonom maka kewenangan Pemerintah Kota Batam mencakup bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Pemerintah Kota Batam tidak memiliki kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama.

Berkaitan dengan status tanah di Kota Batam, status hokum tanah di Kota Batam dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pertama, tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan yang meliputi seluruh Pulau Batam; kedua, tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam (sebagian tertentu kawasan reklamasi di Batam Centre); dan ketiga, tanah yang bukan berada di atas Hak Pengelolaan yang berada di atas tanah Negara selain dari Pulau Batam.[1] Khusus terhadap katagori kedua yakni tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 berubah menjadi Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan.

Dengan adanya penetapan pemeritah tentang status Pulau Batam menjadi Daerah Industri Pulau Batam melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 maka secara sepihak tanah-tanah yang ada di Pulau Batam sepenuhnya berada di bawah penguasaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) selaku pemegang Hak Pengelolaan. Dengan adanya Hak Pengelolaan, untuk memperoleh tanah memerlukan adanya persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan untuk menyerahkan bagian-bagian tertentu Hak Pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga. Adanya persetujuan pihak pemegang Hak Pengelolaan merupakan konsekuensi dari pemberian wewenang kepada pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977.

Dengan adanya persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan maka barulah tanah tersebut dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Batam untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dengan demikian, untuk mendapatkan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan tidak memerlukan adanya izin lokasi dari Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dimana dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal tanah yang akan diperoleh berasal dari Badan Pengusahaan Kawasan. Namun demikian, pemegang Hak Pengelolaan hanya dapat menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga setelah mendapatkan sertipikat Hak Pengelolaan dari Kantor Pertanahan. Tanpa adanya sertipikat Hak Pengelolaan maka secara hokum sesungguhnya Hak Pengelolaan tersebut belum ada dan tentunya belum dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Dalam hal penyelenggaraan pembangunan di daerah Kota Batam selain dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam juga dilakukan oleh Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dualisme kelembagaan pengelolaan kota ini juga mempengaruhi kegiatan administrasi pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam yang berada di luar dan di dalam wilayah kerja OPDIPB, keadaan yang demikian ini tentu saja membuat pelaksanaan administrasi pertanahan menjadi bersifat khusus, dalam arti ada beberapa ketentuan yang ada tidak dapat sepenuhnya diberlakukan.

Hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.  Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 menetukan bahwa:

“Walikotamadya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintah membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di semua bidang dan mengkoordinasi bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam.”

Kemudian dalam Pasal 3 huruf F ditentukan bahwa:

“Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya, guna mewujudkan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.”

Jadi, Walikota Batam berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Kota Batam dalam semua bidang dan mengkoordinasi bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam. Walikota Batam bersama dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya untuk melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Hubungan antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDPIB), Pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam dapat diuraikan:

  1. Antara Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB), Kantor Pertanahan Kota Batam saling koordinasi dan kerjasama dalam bidang pertanahan yang berupa penataan ruang dan penggunaan lahan di Kota Batam
  2. Kantor Pertanahan Kota Batam bertindak sebagai penengah antara Ototorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) dan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan di Kota Batam
  3. Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB), Pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam saling memberikan masukan dalam bidang pertanahan khususnya penataan ruang dan penggunaan lahan di Kota Batam yang berkaitan dengan pertanahan

[1] Drs. Asyari Abbas, M.Si,  Makalah Tinjauan Umum Pertanahan Di Kota Batam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s